kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.526.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.240   -40,00   -0,25%
  • IDX 7.037   -29,18   -0,41%
  • KOMPAS100 1.050   -5,14   -0,49%
  • LQ45 825   -5,35   -0,64%
  • ISSI 214   -0,85   -0,40%
  • IDX30 423   -1,15   -0,27%
  • IDXHIDIV20 514   0,87   0,17%
  • IDX80 120   -0,69   -0,57%
  • IDXV30 125   1,36   1,09%
  • IDXQ30 142   0,26   0,18%

Pengelola perbatasan minta tambahan bujet Rp 5 T


Sabtu, 06 Desember 2014 / 09:53 WIB
Pengelola perbatasan minta tambahan bujet Rp 5 T
ILUSTRASI. Oil sludge adalah lumpur atau gumpalan oli yang terbentuk di dalam rongga mesin akibat beberapa kesalahan perilaku pemilik mobil. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/tom.


Reporter: Benedictus Bina Naratama | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) membutuhkan tambahaan anggaran minimal Rp 5 triliun guna membangun infrastruktur, energi, dan air bersih di kawasan terluar Indonesia. Mereka akan mengusulkan tambahan dana melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.

Sekretaris BNPP, Triyono Budi Sasongko bilang, tambahan dana itu akan dipakai untuk membangun infrastruktur, energi dan air bersih di 50 lokasi prioritas di seluruh kecamatan perbatasan Indonesia.

Jumlah ini sebenarnya terlalu sedikit dibandingkan jumlah kecamatan yang mencapai 180 di kawasan  perbatasan Indonesia. "Tapi  instruksi menteri dalam negeri , 50 titik saja karena masih sangat minim," kata Triyono, Jumat kemarin (5/12).

Selain  itu, tambahan  anggaran itu untuk mengatasi kurangnya konektifitas berupa jalan raya yang menghubungkan satu daerah dengan yang lain. "Kami akan membangun jalan lokal antar desa di 50 kecamatan prioritas  tadi. Diperkirakan kebutuhan dananya sekitar Rp 2,97 triliun," ungkap Triyono.

Selain melalui  usulan  penambahan  anggaran, BNPP juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan  Industri (Kadin) Indonesia guna mendukung  percepatan  pembangunan di kawasan perbatasan.  Plt Wakil  Ketua  Umum Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia Kadin, James Budiono,  bilang kerjasama ini sudah berlangsung sejak tahun 2011 dan akan terus ditingkatkan.

Kadin  dan  BNPP  sudah mendantangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang terwujud dalam pembentukan Sekretariat  bersama  (Sekber). Sekber ini untuk mendorong pengembangan potensi daerah perbatasan. Sekber tersebut telah mendorong Garuda Indonesia untuk membukakan rute penerbangan langsung Medan-Sabang. Rencana  ini  akan dilaksanakan mulai  Januari 2015.

"Kami juga membangun cold storage di daerah-daerah perbatasan laut agar ikan hasil tangkapan nelayan bisa disimpan lebih lama, target kami selanjutnya adalah membangun dryport di Entikong, sekarang baru selesai pembebasan lahan," terang James. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×