Reporter: Abdul Basith | Editor: Handoyo .
Oleh karena itu Ali menghimbau pemeritnah untuk menyediakan lahan bagi pemenuhan hunian berimbang. "Kalau ada pengembang bangun, pemerintah siapkan beli dulu lahannya," terang Ali.
Salah satu saran yang diusulkan oleh Ali adalah lokasi pembangunan bagi rumah MBR tidak perlu satu lokasi dengan rumah yang dibangun pengembang. Hal tersebut pun telah dimasukkan dalam poin Peraturan Menteri (Permen) PUPR yang tengah digodok.
Selain itu dalam Permen tersebut juga memberi kemudahan bagi pengembang dalam membangun rumah MBR. Pengembang dapat bekerja sama dengan pengembang lain untuk melakukan pembangunan.
Namun, Ali bilang hal tersebut tetap membutuhkan ketersediaan tanah yang cukup. pasalnya pengembang yang biasa membangun rumah MBR dalam hal ini pengembang menengah ke bawah hanya memiliki stok lahan yang minim.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, bentuk kerja sama pembangunan hunian berimbang tersebut nantinya merupakan ranah dari hubungan bisnis kedua pengembang. "Pembagian pembangunan didasarkan atas kesepakatan antar pengembangnya," jelas Khalawi.
Meski begitu pembangunan rumah tetap memerhatikan rencana tata ruang lokasi tersebut. Hal itu dilakukan baik untuk penentuan lokasi mau pun daya tampung perumahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
