Reporter: Arsy Ani Sucianingsih | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utang Luar Negeri Indonesia (ULN) pada bulan Februari 2018 mengalami perlambatan, tercatat sebesar US$ 356,2 miliar atau tumbuh 9,5% year on year (YoY) melambat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 10,4% yoy.
Pengamat ekonomi Bank Permata Josua Pardede mengatakan, penurunan ULN pemerintah didorong oleh berkurangnya kepemilikan investor asing pada surat berat negara (SBN) sepanjang bulan Februari yang lalu mencapai US$ 3 miliar.
Di sisi lain, laju ULN swasta melambat dipengaruhi oleh turunnya penarikan ULN dari sektor jasa keuangan dan asuransi sementara sektor ekonomi lainnya cenderung meningkat seperti pertambangan, Listrik, air & gas dan pengolahan.
“Peningkatan ULN sektor Listrik, air & gas dipengaruhi oleh peningkatan investasi publik khususnya terkait pembangunan infrastruktur sementara ULN sektor pengolahan meningkat seiring meningkatnya permintaan ekspor produk manufaktur Indonesia seiring perbaikan ekonomi global,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (17/4).
Menurut data Bank Indonesia (BI), ULN pemerintah tercatat US$ 177,9 miliar atau tumbuh 12,4% YoY melambat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 14,6%. Sementara ULN swasta tercatat tumbuh 7,0% YoY, melambat dari bulan sebelumnya yang tercatat 7,2% YoY.
Lalu, share dari ULN pemerintah terhadap total ULN Indonesia mencapai 50,9% sementara share ULN swasta terhadap ULN Indonesia cenderung menurun menjadi 49,1% dari total.
Meski mengalami perlambatan, lanjut Josua, perkembangan ULN cenderung sehat di mana rasio ULN Indonesia terhadap Produk domestik Bruto (PDB) pada bulan Februari tercatat sekitar 34,0%.
Sementara itu tren penurunan rasio utang terhadap pendapatan atau debt to service ratio (DSR) juga diperkirakan akan kembali berlanjut yang mengindikasikan kemampuan membayar utang cenderung terus meningkat.
Namun menurutnya, BI dan pemerintah perlu mengatur ULN swasta yang berpotensi meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan investasi swasta pada tahun ini.
“Dalam mengelola DSR ke depannya, pemerintah diharapkan terus berupaya dalam meningkatkan penerimaan ekspor bisa meningkat lagi dengan tidak lagi mengandalkan ekspor komoditas dasar dan mengarahkan pada produk ekspor dengan nilai tambah yang lebih besar lagi,” imbuhnya.
Dia menambahkan, dalam hal pengelolaan utang luar negeri, penggeseran beban utang dapat dilakukan melalui penataan ulang (reprofiling), penjadwalan kembali (rescheduling), dan restrukturisasi utang agar beban utang dapat didiversifikasi sesuai dengan maturitas jatuh temponya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
