Reporter: Abdul Basith | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah perlu memahami dengan baik permasalahan beras di Indonesia sebelum membuat kebijakan. Menyusul kerja sama Perum Bulog dengan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) bilang sebelumnya Bulog telah bekerja sama dalam penyaluran beras. Bulog menyalurkan beras dalam berbagai program.
Pada penyaluran beras sejahtera atau rastra Bulog menggunakan Divisi Regional (Divre) dibantu dengan Kementerian Sosial (Kemsos). Dwi bilang untuk penyaluran tersebut telah ada lembaga yang menyalurkan hingga tingkat desa.
"Sementara beras operasi pasar, Bulog kerja sama dengan lembaga yang memiliki jaringan sampai ke bawah," ujar Dwi saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (4/5).
Dwi pun belum bisa melihat apakah distribusi melalu TNI dan Polri akan lebih efektif. Namun, Dwi mengungkapkan penyaluran tersebut akan membuat tambahan biaya.
Kebijakan yang dibuat oleh Bulog dinilai Dwi tidak tepat dan tergesa-gesa. Pemerintah diungkapkan Dwi selalu menyalahkan pihak lain.
"Harus dipahami betul apa yang terjadi, jangan mengulangi kesalahan yang sama," terang Dwi.
Pasalnya langkah penggerebekan beras oleh pemerintah justru memperburuk perdagangan beras Indonesia. Hal itu dinilai meningkatkan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) beras.
Dwi bilang MPP beras pada tahun 2017 naik bila dibandingkan tahun sebelumnya. MPP beras tahun 2017 sebesar 26,1% sementara MPP beras pada tahun 2016 hanya 10,57%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
