Sumber: TribunNews.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Bencana banjir yang terjadi di Jakarta hampir setiap tahun terus berulang. Walau titik genangan sejak pemerintahan Jokowi - Ahok semakin menurun dibandingkan era Fauzi Bowo sebelumnya namun sejumlah politisi Demokrat seperti Ruhut Sitompul atau Hanura terus "menghantam" Jokowi.
Ruhut bahkan menyebut cara" blusukan" Jokowi ternyata tidak bermanfaat untuk penanggulangan banjir di Ibukota. Pengajar komunikasi politik di Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menyebut gaya "permainan" kata-kata yang dilontarkan para politisi seperti Ruhut Sitompul dalam menyikapi banjir di Jakarta tidak lebih dari kedangkalan pola berpikir dan beranalisa politisi yang tidak mau belajar.
"Seharusnya politisi yang cerdas sebelum melontarkan pendapat di depan publik harus berpijak pada data dan fakta di lapangan, bukan karena faktor ketidaksukaan apalagi karena dendam politik. Sudah jelas titik-titik banjir berkurang, kenapa juga Jokowi yang disalahkan," kata Ari Junaedi, Selasa (14/1/2014).
"Masyarakat yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung saja sudah makin menyadari kalau banjir yang rutin datang adalah musibah yang harus diatasi bersama. Melihat kesungguhan bekerja yang ditunjukkan Jokowi-Ahok semestinya dipahami oleh politisi sekelas Ruhut. Mungkin Ruhut lupa atau pura-pura lupa dengan prestasi Foke selama ini yang tidak layak untuk dikenang ?" Ari Junaedi menegaskan.
Ari kemudian merujuk data yang diungkapkan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Danang Susanto bahwa jumlah titik banjir di Jakarta saat ini ada 35.
Jumlah ini menurun dibanding pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke, dimana titik banjir di jaman Foke awalnya 78, terus ada BKT (Banjir Kanal Timur, red) turun jadi 62. Zaman Jokowi turun lagi jadi 45 dan sekarang sudah 35 titik. Menurut pengajar Program S2 dan S1 UI ini, pejabat semacam Jokowi-Ahok semestinya harus didukung bukan malah dihujat.
"Lihatlah kesungguhan dan konsistensinya dalam memperjuangkan warga Ibukota. Membebaskan banjir di Ibukota tidak semudah membalikkan tangan. Membebaskan banjir berarti memindahkan warga dari daerah rawan banjir. Memindahkan tempat tinggal berarti menyediakan rumah susun. Membangun rumah susun berarti membebaskan lahan," ujarnya.
"Semuanya butuh waktu. Andaikan Jakarta dipimpin 1000 orang seperti Ruhut pun, banjir di Jakarta tidak akan bisa diatasi. Beri waktu Jokowi - Ahok untuk membenahi Jakarta yang selama ini kadung "acak-acakkan" di era pemerintahan sebelum Jokowi," papar Ari Junaedi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
