kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Jokowi tak ingin dibatasi kewenangan atasi banjir


Selasa, 14 Januari 2014 / 17:14 WIB
Jokowi tak ingin dibatasi kewenangan atasi banjir
ILUSTRASI. Warga membeli kebutuhan pokok di pasar PSPT Tebet, Jakarta, Kamis (31/3/2022). KONTAN/Fransiskus Simbolon


Sumber: TribunNews.com | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo seolah-olah sering melangkahi kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam rangka melakukan normalisasi waduk ataupun sungai di Jakarta.

Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi sendiri mengakuinya. Ia tidak ingin menunggu terlalu lama, sehingga dirinya sering mengambil inisiatif untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Kementerian PU.

"Kalau Pemprov DKI bisa kerjain, ya kami kerjain. Tidak usah (memikirkan) tanggung jawab siapa," ujar Jokowi usai memantau Jalan TB Simatupang yang amblas tepat di sisi utara Gedung Arkadia, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2014).

Salah satu proyek normalisasi yang seharusnya kewenangan Kementerian PU, namun dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta itu yakni normalisasi waduk Pluit, Jakarta Utara. Jokowi pun mengakui pengerjaan proyek tersebut merupakan kewenangan pusat.

Jokowi juga sebelumnya mengatakan bahwa ia tidak ingin mengkotak-kotakkan masalah kewenangan. Menurutnya, semua permasalahan harus dikerjakan dengan cepat, fokus dan tepat sasaran.

"Karena warga itu tidak mau tahu. Banjir di mana, yang dimaki ya saya," kata Jokowi sebelumnya. (Imanuel Nicolas Manafe)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU

[X]
×