kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.740.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.708   -71,00   -0,40%
  • IDX 6.526   24,10   0,37%
  • KOMPAS100 849   6,96   0,83%
  • LQ45 645   5,86   0,92%
  • ISSI 228   -0,31   -0,14%
  • IDX30 360   3,72   1,04%
  • IDXHIDIV20 437   4,19   0,97%
  • IDX80 97   0,82   0,85%
  • IDXV30 121   0,51   0,43%
  • IDXQ30 114   1,21   1,07%

Jokowi tak ingin dibatasi kewenangan atasi banjir


Selasa, 14 Januari 2014 / 17:14 WIB
ILUSTRASI. Warga membeli kebutuhan pokok di pasar PSPT Tebet, Jakarta, Kamis (31/3/2022). KONTAN/Fransiskus Simbolon


Sumber: TribunNews.com | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo seolah-olah sering melangkahi kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam rangka melakukan normalisasi waduk ataupun sungai di Jakarta.

Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi sendiri mengakuinya. Ia tidak ingin menunggu terlalu lama, sehingga dirinya sering mengambil inisiatif untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Kementerian PU.

"Kalau Pemprov DKI bisa kerjain, ya kami kerjain. Tidak usah (memikirkan) tanggung jawab siapa," ujar Jokowi usai memantau Jalan TB Simatupang yang amblas tepat di sisi utara Gedung Arkadia, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2014).

Salah satu proyek normalisasi yang seharusnya kewenangan Kementerian PU, namun dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta itu yakni normalisasi waduk Pluit, Jakarta Utara. Jokowi pun mengakui pengerjaan proyek tersebut merupakan kewenangan pusat.

Jokowi juga sebelumnya mengatakan bahwa ia tidak ingin mengkotak-kotakkan masalah kewenangan. Menurutnya, semua permasalahan harus dikerjakan dengan cepat, fokus dan tepat sasaran.

"Karena warga itu tidak mau tahu. Banjir di mana, yang dimaki ya saya," kata Jokowi sebelumnya. (Imanuel Nicolas Manafe)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×