Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
Kemudian untuk Elpiji 3 kilogram subsidi dapat diberikan dengan memanfaatkan data DTKS milik Kementerian Sosial. Kembali, Mamit menegaskan, penyesuaian harga komoditas energi diperlukan namun ada beberapa ketentuan yang diterapkan agar tak membebani masyarakat kecil.
Sedangkan untuk rencana kenaikan tarif listrik, Mamit menyebut hanya bisa dilakukan pada penggunaan listrik non subsidi dengan kriteria 2.200 watt, usaha menengah dan besar. Ia menuturkan, tarif listrik di Indonesia tergolong rendah dibandingkan negara lain seperti Thailand, Vietnam, Filipina dan Singapura.
"Listrik saya harapkan untuk golongan non subsidi saja. Untuk golongan non subsidi 900 sampai 1.300 Itu nggak usah dinaikkan, yang 2.200 ke atas saja sama industri besar itu menengah harus dinaikkan tarif listriknya," paparnya.
Baca Juga: Ekonom Indef Minta Rencana Kenaikan Harga BBM, LPG, dan TDL Ditunda, Ini Alasannya
Pengamat Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa juga mengatakan bahwa pemerintah baiknya menunda rencana kenaikan harga komoditas energi. Meski berkaca pada fluktuasi harga energi dunia memang pemerintah sudah seharusnya menaikkan harga energi.
Ditambah lagi dengan posisi Indonesia sebagai importir minyak dan juga importir elpiji, maka harga energi dunia dipastikan mempengaruhi harga di domestik.
"Namun pada kondisi saat ini tidak tepat, karena masyarakat baru saja melewati pandemi yang belum benar-benar berakhir dan yang menurunkan daya beli masyarakat. Maka dengan kenaikan ini dapat memukul perekonomian masyarakat yang istilahnya baru bisa bernafas agak lega," ujar Iwa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
