kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.560.000   15.000   0,59%
  • USD/IDR 18.099   9,00   0,05%
  • IDX 5.126   51,96   1,02%
  • KOMPAS100 661   8,17   1,25%
  • LQ45 527   4,67   0,89%
  • ISSI 165   1,16   0,70%
  • IDX30 297   2,31   0,79%
  • IDXHIDIV20 402   2,50   0,62%
  • IDX80 76   0,83   1,10%
  • IDXV30 110   1,04   0,95%
  • IDXQ30 100   0,54   0,54%

Pengadilan tak beri izin penyitaan di Pelindo II


Rabu, 21 Oktober 2015 / 14:58 WIB


Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Adi Wikanto

JAKARTA. Fredrich Yunadi, Penasehat Hukum PT Pelindo II, menyatakan, mantan Kabareskrim Polri Budi Waseso (Buwas) telah memberikan informasi palsu ke DPR.

Buwas menghadiri rapat dengan Pansus Pelindo II di DPR, Selasa (20/10) malam. Di rapat itu, Buwas mengatakan kepolisian melakukan penggeledahan di kantor Pelindo II pada 28 Agustus 2015 atas izin pengadilan.

Penggeledahan antara lain di ruangan Dirut PT Pelindo II, ruang kantor Direktur Teknis, kantor Direktur Keuangan, kantor Direktur Pengadaan, kantor Sekretaris Perusahaan, ruang IT, Terminal Ops 01 dan Ops 02 dan Pelabuhan Cabang Tanjung Priok.

Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi mobile crane.

Namun, Fredrich klaim pernyataan Buwas tak benar.

"Berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. W10.U4/597i/Hn.02/X/2015 yang dikeluarkan pada 2 Oktober 2015 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum pernah menerima surat permohonan izin penyitaan terhadap PT Pelabuhan Indonesia II," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10).

Atas dasar itu, Fredrich menganggap penyitaan tersebut gegabah. Seharusnya, kepolisian segera mengembalikan semua alat bukti termasuk uang kas sebesar Rp 400 juta.

Apalagi, ujar Fredrich, Wakil Ketua BPK telah resmi menyatakan tidak ada kerugian negara dalam pengadaan 10 unit mobile crane tersebut .

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×