Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun ini pasti memukul kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Tapi, lembaga pemungut pajak ini berjanji penerimaan pajak di 2014 tidak bakal meleset jauh dari target.
Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany optimistis, penerimaan pajak bisa menembus angka Rp 1.000 triliun. Dan, kalau angka itu tercapai, penerimaan pajak tahun ini tumbuh di atas 8,53% dibanding tahun lalu yang hanya Rp 921,4 triliun.
Meski bisa mencapai Rp 1.000 triliun, pencapaian itu masih jauh di bawah target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 yang sebanyak Rp 1.072,4 triliun.
Makanya, Fuad menegaskan, pencapaian penerimaan pajak Rp 1.000 triliun merupakan target paling realistis. Soalnya, realisasi penerimaan pajak hingga akhir September lalu baru Rp 680 triliun atau 65% dari target. "Sebenarnya, sisa yang 35% bukanlah target yang sulit jika pertumbuhan ekonomi mendukungnya," katanya, Senin (13/10).
Salah satu cara untuk mengejar penerimaan pajak tahun ini ialah dengan melakukan ekstensifikasi: mencari wajib pajak baru yang belum pernah membayar pajak. "Kami akan kerja keras," ujar Fuad.
Memang, pertumbuhan ekonomi tahun ini tak bersabat bagi kinerja Ditjen Pajak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi di kuartal I–2014 hanya 5,21%, lalu melambat menjadi 5,12% pada triwulan II. Perlambatan ini berdampak pada seretnya setoran pajak. Sebab, industri-industri yang menjadi wajib pajak juga mengalami pelemahan kinerja.
Yustinus Prastowo, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) tak heran jika penerimaan pajak tahun ini akan meleset dari target. Selain efek perlambatan ekonomi, target penerimaan pajak tidak tercapai juga karena kesadaran membayar pajak di Indonesia masih sangat rendah. Kesadaran membayar pajak tahun 2013 saja kurang dari 50%.
"Jumlah nomor pemilik wajib pajak (NPWP) tahun lalu ada 24,3 juta, padahal potensinya lebih dari 50 juta. Kemudian, yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak hanya 10,8 juta orang," kata Yustinus mengungkapkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Timbang lagi pemisahan Ditjen Pajak
Pajak impor gerus harga batubara
