kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Penanganan kemiskinan ekstrem dinilai tak cukup hanya dengan bansos


Selasa, 07 September 2021 / 20:41 WIB
Penanganan kemiskinan ekstrem dinilai tak cukup hanya dengan bansos
ILUSTRASI. Warga beraktifitas di pemukimannya yang berada di bawah kolong tol kawasan Lodan, jakarta, Kamis (06/08). KONTAN/Fransiskus Simbolon/06/08/2020


Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrem tidak cukup dengan skema bantuan sosial, tetapi juga harus ditangani dengan pendekatan lingkungan.  

Muhadjir mengatakan, masyarakat dengan kemiskinan ekstrem cenderung membentuk kelompok dan tinggal di satu kawasan kumuh (slum).  Oleh karena itu, menurut dia, perlu dilakukan pembangunan wilayah dengan membangun lingkungan layak huni untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

 "Jadi, karena itu, penanganan daerah kemiskinan ekstrem ini nanti akan ditangani secara terintegrasi, termasuk pendekatan lingkungan, penanganan rumahnya yang betul-betul layak huni, kemudian sanitasi dan juga air bersih juga akan diperhatikan," ujar Muhadjir dalam keterangannya, Selasa (7/9).

Terkait hal itu, Bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah Delis Julkarson Hehi menilai pengentasan kemiskinan ekstrin itu tidak cukup dengan memberikan bantuan sosial. 

Baca Juga: Dampak pencairan BLT Rp 1,2 juta ke PKL terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

"Saya setuju dengan pandangan Pak Menko PMK pengetasan kemiskinan ekstrem itu tidak cukup dengan memberikan bantuan sosial. Ibarat kita hanya memberikan ikan terus tanpa mengajar mereka untuk memancing, kemudian tidak menata tempat memancing yang ideal untuk mendapatkan ikan," katanya.
 
Alasan dia setuju dengan Menko PMK, karena  konsep pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara melakukan penataan kawasan kumuh  Tentunya juga dengan cara memberikan bantuan modal usaha pada kelompok masyarakat miskin.

"Kami punya program 300 juta per desa dalam bentuk bantuan modal usaha yang menyasar kelompok masyarakat miskin yang ada. Sehingga dengan bantuan modal usaha serta dengan pendampingan intensif yang dilakukan ini kita berharap ada peningkatan pendapatan bagi mereka sehingga nantinya mereka bisa mandiri tanpa lagi berharap bantuan sosial yang lainnya, " tutur dia. . 

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya memberikan bantuan tidak sembarangan wilayah diberikan bantuan program ini. Namun pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara  program bantuan ini  nantinya tentu sesuai dengan potensi wilayah mereka masing-masing yang ini mencakup potensi usaha dan potensi komoditas unggulan setiap desa. "Data potensi inilah nantinya yang akan digunakan sebagai basis dalam pelaksanaan program yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem," pungkasnya.

Selanjutnya: Menteri Ketenagakerjaan sebut BSU telah tersalurkan kepada 3,2 juta pekerja

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×