kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45780,32   4,77   0.62%
  • EMAS1.023.000 -0,68%
  • RD.SAHAM 0.16%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Penanganan corona di 9 provinsi jadi prioritas, tak ada bansos tambahan


Rabu, 16 September 2020 / 16:49 WIB
Penanganan corona di 9 provinsi jadi prioritas, tak ada bansos tambahan
ILUSTRASI. Pemerintah akan memprioritaskan penanganan virus corona (Covid-19) di 9 provinsi dengan penularan tertinggi.

Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan memprioritaskan penanganan virus corona (Covid-19) di 9 provinsi dengan penularan tertinggi. Antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Meski begitu, tidak akan ada tambahan bantuan sosial khusus untuk provinsi tersebut.

"Program bansos yang dirancang Kementerian Sosial (Kemensos) diberikan kepada 29 juta keluarga paling miskin yang tersebar terutama di 9 provinsi tadi," ujar Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers di Kantor Presiden, Rabu (16/9).

Sebelumnya, pemerintah memang telah memiliki sejumlah program sebagai bantuan sosial selama pandemi Covid-19. Antara lain kartu sembako yang ditujukan untuk 20 juta keluarga paling miskin yang saat ini telah terealisasi 63% dari total anggaran Rp 43,6 triliun.

Baca Juga: Arah kebijakan anggaran perlindungan sosial pemerintah pada 2021

Selain itu ada pula program keluarga harapan (PKH) yang menyasar 10 juta masyarakat miskin. PKH yang memiliki anggaran Rp 37,4 triliun saat ini telah tersalurkan 77,9%.

"Perkiraan kami ini sampai akhir tahun, dua program dari Kementerian Sosial ini harusnya bisa kita capai targetnya," terang Budi.

Selain itu, ada pula program bantuan sosial tunai dan non tunai yang menyasar masyarakat miskin di luar dua program sebelumnya. Saat ini serapan program tersebut telah mencapai 71,9% dari total Rp 39 triliun.

Kemudian, ada pula bantuan langsung tunai dana desa. Bantuan tersebut diperuntukan bagi masyarakat desa yang belum meberima bantuan dengan anggaran berasal dari dana desa.

Lalu, bantuan subsidi upah yang merupakan program baru pemerintah. Untuk penyaluran tahap pertama, telah mencapai 17,4% dari total anggaran Rp 37,8 triliun.

Selain untuk bantuan sosial, pemerintah juga menggelontorkan anggaran untuk bantuan bagi usaha mikro kecil dan menengah. Antara lain bantuan presiden (banpres) produktif UMK yang terealisasi 61% dari total anggaran Rp 22 triliun serta subsidi bunga UMKM yang saat ini telah mentubsidi lebih dari 7,9 juta UMKM.

 

Selanjutnya: Realisasi anggaran perlindungan sosial telah mencapai 58,4% dari pagu

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


TERBARU

[X]
×