Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Guna mengantisipasi adanya peningkatan kasus Covid-19 periode Ramadan dan Idul Fitri, Pemerintah diketahui menerapkan larangan mudik 2021 serta adanya pengetatan syarat bagi masyarakat yang akan bepergian. Namun meski sudah dilakukan kebijakan tersebut masih ditemukan adanya peningkatan kasus.
Meski demikian, Epidemiolog dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani menilai penambahan kasus dapat dikategorikan masih stabil, meski ada tren peningkatan. Namun Laura mengingatkan agar Pemerintah tidak lengah dengan potensi peningkatan kasus pasca lebaran.
Seberapa besar dampak mobilitas masyarakat saat ini terhadap penambahan kasus baru akan terlihat pada dua pekan mendatang atau pasca lebaran.
Dikaitkan dengan adanya kebijakan yang sudah diterapkan saat ini, Laura menyebut bahwa apa yang diharapkan pemerintah dengan larangan mudik tak sejalan dengan apa yang ditangkap masyarakat.
"Kebijakan ini tuh seolah-olah tidak tegas. Jadi bukan larangan mudik yang ditangkap masyarakat tapi durasi waktu mudik yang dilarang. Jadinya masyarakat memilih mudik sebelum tanggal dilarang. Apa yang dilarang pemerintah sama apa yang dipikirkan masyarakat tuh beda. Mungkinkah ini akan membuat peningkatan kasus? pasti ada," jelas Laura kepada Kontan.co.id, Minggu (9/5).
Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, Minggu (9/5): Tambah 3.922 kasus, patuhi selalu prokes 5M
Besarnya wilayah Indonesia juga membuat pengawasan antar daerah tidak sama. Laura bahkan menyebut masih ada wilayah yang tidak menerapkan pengawasan pelarangan mudik dengan ketat.
Banyaknya jalur-jalur tikus juga menjadi potensi dilewati para pemudik yang nekat melakukan perjalanan ketika periode pelarangan.
Laura mengatakan, mengubah perilaku masyarakat saat adanya pandemi melalui protokol kesehatan menjadi tantangan tersendiri, terlebih lagi melarang mudik yang sudah menjadi budaya.
Adanya pergerakan masyarakat lantaran arus balik juga harus jadi perhatian dan antisipasi pemerintah.
"Ini yang memang sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah kita, apalagi ketika tidak didukung oleh controlling atau pengawasan ketat, dan juga mencegah adanya kerumunan. ini jadi PR besar ke depan. Dampak akan terlihat nanti pasca Lebaran bukan sekarang," ungkapnya.
Maka, pemerintah diminta untuk lebih memperketat penjagaan dan pengawasan disetiap wilayah guna antisipasi adanya penambahan kasus pasca Lebaran.
Tak hanya implementasi kebijakan yang harus benar-benar tegas, Pemerintah juga diminta untuk menyiapkan fasilitas kesehatan sedini mungkin jika ada tren peningkatan penambahan kasus usai Idul Fitri.
"Fasilitas kesehatan itu harus disiapkan sedini mungkin disiagakan sedini mungkin untuk upaya antisipasi. Bukan berarti kasus menurun faskes jadi lengah, tapi tetep harus kesiapsiagaan terhadap kondisi-kondisi ke depan," tegas Laura.
Tak hanya mengenai mudik, pemerintah juga harus mengawasi dan mengantisipasi potensi kerumunan masyarakat di tempat-tempat wisata atau perbelanjaan ketika libur Lebaran.
Pengurus mall, wisata, taman dan lainnya diminta untuk mengimplementasikan kebijakan pembatasan pengunjung dan protokol kesehatan dengan disiplin.
"Masyarakat juga harus diedukasi, misal ketika mau ke mall ketika libur lebaran kalau penuh ya jangan dipaksakan," ujarnya.
Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menuturkan, potensi peningkatan kasus usai Lebaran memang dapat dimungkinkan. Bahkan Dicky menyebut masih ada potensi ledakan. Oleh karena itu, pemerintah diminta melakukan antisipasi sedini mungkin.
"Apalagi nanti setelah mudik, peningkatan itu akan jauh lebih besar namun yang menjadi masalah klasik yaitu masalah di sistem deteksi kita, testing tracing ini masalahnya," kata Dicky.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Indonesia tembus 1,7 juta, Menlu: Waspadai lonjakan kasus
Dicky mengingatkan tujuh kunci penguatan respon Covid-19 pasca mudik. Di antaranya pertama adalah respon cepat kuat dan terukur bersiap dengan skenario terburuk yang dinilai lebih baik daripada pasif dan percaya diri berlebihan.
Kedua strategi komunikasi risiko dibangun dan dijaga kualitasnya untuk membangun persepsi risiko yang sama semua pihak.
Ketiga, Pemerintah diminta memperkuat surveilans mulai dari faskes, komunitas dan juga tes whole genome sequencing. Keempat, penguatan sistem rujukan, layanan fasilitas kesehatan, ketersediaan alat kesehatan dan juga tenaga kesehatan itu sendiri.
Kelima Dicky meminta adanya akselerasi vaksinasi terhadap kelompok lansia dan juga kelompok dengan komorbid. "Keenam, literasi kenormalan baru yang mendukung 5M dan terakhir oopsi penyiapan opsi PSBB Jawa-Bali dan luar Jawa terpilih," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
