Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah mengklaim hambatan pembangunan proyek light rail transit (LRT) Jakarta Bogor Depok dan Bekasi telah terurai. Bahkan, pembangunan proyek ini bisa segera dimulai dan ditargetkan rampung pada 2018 mendatang.
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet mengatakan, persoalan trase, pendanaan, serta penggunaan jenis rel telah diputuskan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas. "Sudah ada pertemuan antara pusat, daerah, dan BUMN yang ditunjuk mengerjakan proyek LRT ini, hari ini semuanya sudah bisa diselesaikan," kata dia, Rabu (8/6).
Pembagian trase antara lintas provinsi yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dan yang melintas di DKI Jakarta yang menjadi kewenangan PT Jakarta Propertindo juga telah disepakati pembagiannya. Ukuran tipe rel juga telah diputuskan untuk menggunakan jenis standard gauge.
Menurut Pramono, kendala penganggaran juga tidak lagi menjadi masalah sebab akan segera diputuskan oleh Presiden termasuk soal untuk tiket dan operasional LRT. "Kemudian, Yang berkaitan dengan beberapa revisi perpres, insya Allah minggu-minggu ini selesai," kata dia.
Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan menjelaskan, prasarana LRT yang berada di lintas provinsi akan menjadi dibiayai lewat APBN.
Sedangkan yang berada di wilayah ibu kota menjadi tanggungan daerah. Pemprov DKI akan menanggung beban subsidi atau public service obligation (PSO) apabila nilai keekonomian proyek dinilai terlalu tinggi.
Jonan bilang, penetapan operator LRT Jabodetek nantinya akan diputuskan bersama antara instansinya dan pemda. "Operatornya nanti dibicarakan bersama," ujar dia.
Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta mengatakan, menyambut positif selesainya kendala-kendala pembangunan. Sedianya, pelaksanaan groundbreaking pembangunan prasarana LRT akan digelar pada 22 Juni depan.
Dia bilang, pihaknya tengah menyiapkan rancangan peraturan gubernur terkait pengalihan penyertaan modal pemerimtah (PMP) di PT Jakarta Propertindo. "Kami juga akan kirimkan surat ke DPRD untuk persetujuan pergub tersebut, dalam pergub kami akan nyatakan PMP yang semula untuk wisma atlet menjadi untuk LRT," kata dia.
Pejabat yang akrab disapa Ahok ini bilang, revisi PP Nomor 79 Tahun 2015 juga telah telah mendapat respon positif dari Presiden Jokowi sehingga tidak akan mengganggu rencana "Sudah disetujui presiden tadi, jadi kami akan tunjuk Jakpro, lalu Jakpro bisa tunjuk PT Wijaya Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk atau PT Waskita Karya Tbk sebagai kontraktor," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
