kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.871.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.445   -75,00   -0,45%
  • IDX 7.107   66,36   0,94%
  • KOMPAS100 1.034   12,73   1,25%
  • LQ45 806   9,73   1,22%
  • ISSI 223   1,91   0,86%
  • IDX30 421   5,94   1,43%
  • IDXHIDIV20 502   10,81   2,20%
  • IDX80 116   1,41   1,23%
  • IDXV30 120   2,66   2,27%
  • IDXQ30 138   2,04   1,50%

Pemilu Serentak 2024 Dinilai Tak Dongkrak Belanja, Kontribusi ke PDB Minim


Rabu, 10 Januari 2024 / 19:39 WIB
Pemilu Serentak 2024 Dinilai Tak Dongkrak Belanja, Kontribusi ke PDB Minim
ILUSTRASI. Pola kampanye pemilu 2024 yang banyak dilakukan di sosial media tak akan mendongkrak belanja.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Proses kampanye pada pemilihan umum (pemilu) kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. Capres dan cawapres atau bahkan calon anggota legislatif lebih banyak aktif melakukan kampanye di media sosial.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, sebenarnya pola kampanye yang mulai aktif dilakukan di sosial media sudah terjadi pada pemilu 2014 dan 2019. Ini berbanding terbalik dengan pola kampanye 10 tahun lalu yang kerap kali mengadakan kampanye dalam skala yang besar dan intensif.

Menurutnya, pola kampanye tahun ini lebih banyak dilakukan dengan menyediakan forum diskusi, dan dalam diskusi tersebut tidak mensyaratkan penonton menggunakan kaos atau atribut capres atau cawapres tertentu. Artinya, belanja untuk pembelian atribut kampanye juga minim.

“Sehingga ini menjadi wajar ketika diproyeksikan pilpres di tahun ini relatif lebih kecil dalam memberikan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) mengingat atribusi yang digunakan dalam kampanye juga terjadi penyesuaian dibandingkan dengan kampanye-kampanye yang lalu,” tutur Yusuf kepada Kontan.co.id, Rabu (10/1).

Baca Juga: Beberapa Indikator Ekonomi Turun di Tahun Politik, Kapan Kembali Pulih?

Di samping itu, Yusuf menilai, banyak juga atribut kampanye yang bahan bakunya tidak menggunakan bahan baku dalam negeri, tetapi diimpor langsung dari luar. Tentunya karena bahan baku impor jauh lebih murah.

Kata Yusuf, upaya pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan dengan memastikan alat kampanye menggunakan produk lokal tampaknya juga tidak terlalu berpengaruh signifikan.

“Nampaknya masalah harga dan daya saing produk akhirnya juga ikut berbicara terhadap kepentingan untuk melakukan impor dari luar negeri,” ujarnya.

Yusuf memperkirakan, perputaran uang dalam pemilu kali ini akan  ada di kisaran Rp 50 triliun hingga Rp 70 triliun. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×