Sumber: KONTAN |
JAKARTA. Teka-teki kelanjutan ekspor 100.000 ton beras premium terjawab sudah. Rabu (2/4) kemarin, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana ekspor beras super itu.
Semula sempat tersiar kabar, rencana ini terancam batal lantaran Departemen Perdagangan dan Kementerian Koordinator Ekonomi keberatan. Ini seiring dengan dugaan kentalnya nuansa politis yang membayangi rencana ekspor tersebut.
Adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan (Depdag), Diah Maulida yang memastikan bahwa rencana ekspor beras premium terus berlanjut. Cuma, ada sejumlah ketentuan yang berubah. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Mendag (Permendag) Nomor 13/2009 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras.
Pertama, ekspor beras premium boleh dilakukan oleh semua perusahaan, baik badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) maupun perusahaan swasta. Semula, pemerintah hanya membolehkan Perusahaan Umum Bulog sebagai pelaksana ekspor. "Mereka bisa bekerjasama atau sendiri-sendiri," kata Diah usai rapat Tim Perberasan di kantornya, kemarin.
Ketentuan Kedua, beras premium yang diekspor harus terbungkus kemasan. Di luar kemasan itu tertulis identitas beras premium dari Indonesia. Ketiga, ekspor beras premium hanya boleh dilakukan melalui tiga pelabuhan. Yakni, Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya) dan Soekarno-Hatta (Makassar).
Rencananya, Departemen Pertanian (Deptan) akan mulai membuka pendaftaran ekspor pada 6-15 April. Namun, mereka bisa memperpanjang masa pendaftaran itu jika permintaan izin ekspor masih kurang dari 40.000 ton.
Setelah itu, Deptan akan melakukan verifikasi dan memberi rekomendasi kepada Depdag. "Harapannya minggu keempat April sudah terbit alokasi izinnya," cetus Diah.
Berat untuk swasta
Namun, Deputi Menko Ekonomi bidang Kelautan dan Pertanian Bayu Krishnamurti menegaskan, jatah ekspor 100.000 ton tidak harus habis. "Kalau harga atau beras miskin terganggu kami evaluasi ekspornya," cetus Bayu.
Direktur Utama Bulog, Mustafa Abubakar bilang, pemerintah meminta perusahaannya bekerjasama dengan swasta untuk mengekspor beras. Kata dia, saat ini Bulog sudah menggandeng 10 pemasok beras dan tujuh pembeli di luar negeri. Sayang, ia enggan membeberkan identitas perusahaan itu. "Saya hanya boleh menyebut jumlahnya saja," kata Mustafa mengelak.
Suherman Dinata, Presiden Direktur PT Alam Makmur Sembada yang hadir dalam rapat Tim Perberasan, kemarin menyatakan, swasta kemungkinan besar kesulitan mengekspor sendiri beras. "Birokrasinya terlalu rumit," kata dia. Alhasil, mereka kemungkinan lebih suka bekerja sama dengan Bulog.
Meski akhirnya berjalan mulus, toh Sumber KONTAN yang hadir dalam pertemuan itu membisikkan, nuansa politis dalam ekspor beras premium memang sangat kental. "Ekspor ini bisa menarik minat masyarakat dalam pemilihan umum," kata dia.
Tidak begitu jelas mengapa Depdag dan Menko Ekonomi akhirnya setuju membuka impor yang semula hanya akan dilakukan Bulog ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
