kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Pemerintah telah cairkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 59,77 triliun


Rabu, 24 Juni 2020 / 18:11 WIB
Pemerintah telah cairkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 59,77 triliun
ILUSTRASI. JAKARTA,1106-DISTRIBUSI BANSOS. Relawan dari Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) memindahkan bantuan sosial (bansos) untuk warga di Sekretarian DPP Pospera, Jakarta, Kamis (11/06). Banutan yang akan di distribusikan ke beberapa wilayah ini dilakukan guna me


Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menambah alokasi anggaran untuk penanganan virus Corona (Covid-19) menjadi sebesar Rp 695,20 triliun. Secara khusus, anggaran untuk perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 203,90 triliun.

Anggaran ini dialokasikan untuk berbagai program bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program kartu sembako, bansos wilayah Jabodetabek, bansos tunai non-Jabodetabek, kartu prakerja, diskon listrik, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Baca Juga: Moody's prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia turun 0,8%, ini kata ekonom

Pemerintah memang memberikan bansos dalam berbagai skema sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari sisi demand side.

"Bansos ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak pandemi Covid-19," ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto di dalam keterangannya, Rabu (24/6).

Berdasarkan realisasi per tanggal 19 Juni 2020, pemerintah telah mencairkan dana untuk penanganan Covid-19 di bidang perlindungan sosial sebesar Rp 59,77 triliun.

Baca Juga: Moody's memprediksi ekonomi Indonesia turun 0,8% pada 2020

Perinciannya, pemerintah telah mencairkan anggaran PKH sebesar Rp 21,57 triliun untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran PKH menjadi Rp 37,4 triliun dengan target penerima PKH 10 juta KPM.

Berdasarkan realisasi tersebut, artinya target penerima KPM telah mencapai 100%. Selanjutnya, untuk program kartu sembako atau Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) telah dicairkan sebesar Rp 18,47 triliun untuk 18,82 juta KPM, dari total anggaran sebesar Rp 43,6 triliun.

Lalu, untuk program sembako di wilayah Jabodetabek berupa beras maupun paket sembako, telah dicairkan sebesar Rp 1,34 triliun untuk 1,86 juta KPM, dari total anggaran sebesar Rp 6,8 triliun.

Baca Juga: Soroti jadwal pembagian bansos, DPR akan evaluasi program bansos pemerintah

Kemudian, realisasi pencairan bansos tunai untuk wilayah non-Jabodetabek telah disalurkan sebesar Rp 11,76 triliun untuk 8,77 juta KPM dari total anggaran Rp 32,4 triliun.

Sementara itu, untuk program kartu prakerja dengan alokasi dana sebesar Rp 20 triliun sampai dengan 5 Juni 2020 telah dicairkan dari kas negara senilai Rp 2,41 triliun untuk 680.922 peserta.

Terakhir, untuk BLT dana desa anggaran yang telah disalurkan adalah senilai Rp 4,22 triliun. "Dana ini disalurkan untuk 5.807.756 KPM di 33 provinsi," kata Andin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×