kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   -2.000   -0,13%
  • USD/IDR 15.876   4,00   0,03%
  • IDX 7.303   107,83   1,50%
  • KOMPAS100 1.122   17,21   1,56%
  • LQ45 893   16,28   1,86%
  • ISSI 223   2,00   0,91%
  • IDX30 457   8,66   1,93%
  • IDXHIDIV20 551   11,40   2,11%
  • IDX80 129   1,83   1,44%
  • IDXV30 137   2,38   1,77%
  • IDXQ30 152   3,03   2,03%

Pemerintah targetkan PLTS 140 MW tahun ini


Minggu, 17 Maret 2013 / 16:30 WIB
Pemerintah targetkan PLTS 140 MW tahun ini
ILUSTRASI. Petugas berjalan di area Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Kamis (21/10/2021).


Reporter: Diemas Kresna Duta | Editor: Amal Ihsan

JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membangun sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas setara dengan 140 megawatt (MW) pada tahun ini. Pembangunan PLTS ini untuk membuak akses ketersediaan listrik di wilayah terpencil.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengungkapkan, pembangunan PLTS tersebut bakal difokuskan ke wilayah Indonesia bagian Timur. Ini lantaran akses listrik di wilayah tersebut masih relatif rendah. "Tahun ini, energi terbarukan bakal mengambil 13% dari seluruh rencana pembangungan pembangkit. Diantaranya PLTS yang ditargetkan bakal setara dengan PLTD yakni sebesar 140 MW," ungkapnya kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Ridha menerangkan, program pembangunan PLTS itu juga dimaksudkan untuk menekan pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).  Untuk merealisasikan pembangunan PLTS tersebut, tambahnya, pemerintah bakal menggandeng pihak swasta atau independent power producer (IPP). "Pengoperasian PLTS sangat efektif untuk mensubtitusi penggunaan solar pada PLTD. Siang hari listrik bakal berasal dari PLTS dan malamnya, pakai PLTD," terangnya.

Kendati begitu, lanjut Rida, Kementerian ESDM masih mendapat kendala dalam pembangunan PLTS. Kendala terbesar adalahketersediaan lahan untuk pemasangan perangkat pembangkit. Sebagai solusi, Rida telah meminta kerjasama dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam hal penyediaan lahan. "Kalau soal harga jual listrik, pemerintah sudah memfinalisasinya di angka USD 25 sen per kWh. Sekarang tinggal soal lahan dan Pemda punya wewenang lebih besar untuk itu," cetus Rida.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×