Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
Dihubungi terpisah, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa terkait dengan rencana kementerian PUPR mempercepat pembangunan beberapa ruas jalan tol akan cukup menantang. Terutama dilihat dari prioritas politik anggaran yang di dua tahun mendatang memang akan cukup ketat.
"Ketat dalam hal ada anggaran yang kemudian harus dipersiapkan pemerintah terutama untuk mendukung beberapa program belanja yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan pada tahun depan pemerintah sudah mulai menjalankan kebijakan konsolidasi fiskal yang artinya pos belanja negara itu relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," ujar Yusuf.
Sehingga dengan kondisi tersebut, menurutnya, pemerintah lebih memilih prioritas belanja yang harus dilakukan dalam dua tahun ke depan.
Selain itu, Ia menyebut bahwa ketika menjelang masa pemerintahan presiden berakhir, maka anggaran terutama yang berkaitan dengan pos bantuan sosial akan mengalami peningkatan.
Baca Juga: Badan Pengatur Jalan Tol Targetkan Investasi pada Akhir 2022 Capai Rp 970,8 Triliun
"Saya kira ini juga berpotensi terjadi di tahun depan. Pada akhirnya, nanti yang akan didorong untuk membangun ruas jalan tol adalah BUMN Karya dan bagaimana kemudian BUMN mencari pembiayaan ini yang kemudian juga akan ikut menentukan target pembangunan ruas jalan tol ini," ungkap Yusuf.
Menyambung dari jawaban Yusuf, Pengamat Ekonomi IndiGo Network Ajib Hamdani juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, keberlanjutan infrastruktur yang merupakan program utama dari Presiden Jokowi jangan sampai membebani secara tunggal atas APBN.
Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 mendatang, APBN kembali hanya boleh defisit maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB).
"Potensinya, bisa terselesaikan sesuai dengan target pemerintah. Yang perlu diperhatikan adalah sisi cash flow pemerintah yang harus tetap sehat," kata Ajib.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
