kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.159   41,00   0,25%
  • IDX 7.071   87,46   1,25%
  • KOMPAS100 1.057   17,05   1,64%
  • LQ45 831   14,47   1,77%
  • ISSI 214   1,62   0,76%
  • IDX30 424   7,96   1,91%
  • IDXHIDIV20 511   8,82   1,76%
  • IDX80 121   1,93   1,63%
  • IDXV30 125   0,91   0,73%
  • IDXQ30 141   2,27   1,63%

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Pemerintah Indonesia Siap Kuasai 61% Saham


Jumat, 03 Mei 2024 / 12:17 WIB
Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Pemerintah Indonesia Siap Kuasai 61% Saham
ILUSTRASI. Pemerintah memastikan proses perpanjangan kegiatan pertambangan kontrak Freeport beroperasi hingga 2061 ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.


Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan proses perpanjangan kegiatan pertambangan kontrak Freeport beroperasi hingga 2061 dan menambah saham sebesar 10%, sehingga total saham 61% milik Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia saat kuliah umum yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, Kamis (2/5).

Bahlil mengatakan pembelian saham pemerintah pada PTFI sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun hilirisasi di Indonesia, khususnya pada ekosistem kendaraan listrik.

Baca Juga: Freeport Bidik Penjualan Emas 56,69 Ton di 2024

Dengan memiliki saham yang lebih besar, pemerintah tidak hanya diuntungkan dengan besaran dividen tapi juga dapat mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan hilirisasi. 

"Sekarang Freeport sudah menjadi perusahaan milik pemerintah Indonesia, karena kita sudah mayoritas. Kita beli kurang lebih sekitar hampir USD4 miliar. Dan dari pendapatan itu, sekarang dividen 2024 itu sudah hampir lunas dengan pendapatan itu," kata Bahlil dalam keterangannya, dikutip Jumat (3/5).

Bahlil juga menyebutkan bahwa dengan kepemilikan saham mayoritas di PTFI, pemerintah juga dapat dengan lebih mudah menjalankan kebijakan hilirisasi, khususnya pada komoditas tembaga.

Ia bercerita tentang bagaimana pembangunan smelter PTFI di Gresik yang akhirnya berjalan karena adanya dorongan kuat dari pemerintah.

"US$ 3 miliar (untuk) bangun smelter di Gresik. Sekarang sudah jadi, bulan Mei (beroperasi) dan di situ kita sudah bisa produksi katoda tembaga. Dari 3 juta konsentrat yang dibawa dari Timika ke Gresik, itu menghasilkan 400.000 ton katoda tembaga, 60 ton emas," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga mengatakan bahwa perpanjangan kontrak PTFI tidak terlepas dari rencana perusahaan untuk memproduksi kawat tembaga.

Kawat tembaga merupakan produk turunan tembaga yang bisa menghasilkan nilai 24 kali lipat. 

Bahlil menyebut bahwa dengan memproduksi kawat tembaga, Indonesia akan semakin dekat dalam mewujudkan ekosistem industri kendaraan listrik dari hulu ke hilir di dalam negeri.

Baca Juga: Freeport Catat Penjualan 502.580 Ton Tembaga pada Kuartal I-2024

"Nah kalau tembaganya ada, itu kita bangun pabrik mobil. Copper Wire (kawat tembaga) itu bungkus untuk baterai, jadi kita bangun ekosistemnya semua di Indonesia. Supaya kita jadi negara produsen yang disegani dunia," terangnya.

Selain bercerita tentang PTFI, Bahlil kembali menegaskan tentang arah kebijakan pemerintah terkait dengan hilirisasi. Menurutnya, negara harus mempunyai arah kebijakan yang jelas. 

"Tujuan kita berbangsa dan bernegara ini apa? Menciptakan kesejahteraan. Itu salah satu tujuan kita. Lewat apa? Mengelola sumber daya alam. Pasal 33 UUD 45," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×