Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan dengan adanya National Logistic Ecosystem (NLE) dapat menurunkan biaya logistik di Indonesia. Saat ini biaya logistik di Indonesia sendiri mencapai 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Biaya logistik nasional terhitung lebih tinggi dibanding lima negara ASEAN lainnya, misalnya saja dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia yang hanya 13% dari PDBnya.
Ditargetkan dengan adanya NLE mampu menurunkan biaya logistik hingga 6% atau menjadi 17% dari PDB.
"Tentu dengan adanya reformasi ini kita harapkan sektor logistik akan makin meningkat, tidak hanya dari sisi efisiensi tapi juga dari sisi kontribusinya di dalam meningkatkan daya kompetisi seluruh perekonomian nasional. Dengan adanya standar pelayanan dan transparansi akan terjadi persaingan yang sehat," jelas Sri Mulyani dalam Virtual Konferensi Pers Bersama Ekosistem Logistik Nasional pada Kamis (24/9).
Baca Juga: Empat pelabuhan ini akan menerapkan National Logistic Ecosystem
Ia menjelaskan, sebelumnya sudah terdapat National Single Window namun dianggap belum dapat membentuk suatu sistem yang mempermudah di dalam transaksi pada pelaku usaha logistik. Nasional Single Window disebutnya lebih ke koordinasi di antara para Lembaga/Kementerian di lingkungan pemerintahan atau goverment to goverment.
Sehingga yang terjadi sekarang ini dijelaskannya adalah importir/eksportir serta pelaku-pelaku dari logistik yang harus berkali-kali melakukan submission dan proses untuk berhubungan dengan government to government maupun diantara mereka sendiri. Hingga yang terjadi ialah proses yang rumit.
"NLE nanti diharapkan akan ada semacam kemudahan dan clearity atau kejelasan di dalam seluruh proses dimana dokumen dan proses itu bisa di-share meskipun ini bukan suatu integrasi tapi kolaborasi yang akan sangat-sangat mempermudah dan menyederhanakan," imbuhnya.
Efisiensi logistik nasional diterangkan Sri Mulyani meliputi, pertama kegiatan Delivery Order (DO) dan Persetujuan Pengeluaran Peti Kemas (SP2) yang sebelumnya dilakukan secara manual maka sekarang dapat dilakukan secara online 7x24 jam. Dengan perubahan itu diperhitungkan akan ada efisiensi biaya Rp 402 miliar pertahun dan efisiensi waktu sebesar 91%.
Kedua, untuk kegiatan pemesanan truk dari yang sebelumnya dilakukan secara manual dan terkesan tidak transparan maka, sekarang dapat dilakukan pemesanan secara online melalui website. Dengan transformasi tersebut akan ada efisiensi biaya sebesar Rp 975 miliar per tahun dan efisiensi waktu 50% utilisasi truk.
Baca Juga: Menkeu: Ekosistem NLE akan mempermudah proses perizinan hingga pembayaran logistik
"Sebelumnya pemesanan truk manual dan truk dan supir nongkrong lama sekarang lebih efisien dan tercatat, ada transaksi pemesanan online berbasis website kayak persen ojek online," jelasnya.
Ketiga, kegiatan penyampaian dokumen clearence dan pemeriksaan barang Bea Cukai dan Karantina yang dulunya perlu dilakukan duplikasi dokumen pada dua instansi, kini hanya melalui singel submission dan single/joint inspection. Dengan itu diperkirakan akan ada efisiensi biaya Rp 85 miliar per tahun dan efisiensi waktu 35%-56%.
"Soal inspeksi dari penyampaian dokumen kemudian clearance hingga pembukaan barang oleh cukai dan karantina suka terpisah jadi dokumen wara-wiri, sekarang dengan cara single submission satu submission di-shared saja mereka bisa lakukan satu kali proses," imbuhnya.
Baca Juga: Menkeu sebut sistem logistik Indonesia seperti benang ruwet
Keempat, kegiatan keberangkatan/kedatangan kapal dan bongkar/muat barang yang sebelumnya perlu mendokumentasi 7 instansi yaitu Bea Cukai, Imigrasi, Kemenhub, Kemenskes, BU Pelabuhan, PKBM dan Terminal Operator. Kini dengan adanya NLE hanya melalui single submission atau pemberitahuan tunggal. Maka diperkirakan akan ada efisiensi biaya Rp 60 miliar pertahun dan efisiensi waktu 74%.
Penataan ekosistem logistik nasional akan terbagi menjadi empat bagian. Pertama proses bisnis yang akan terdiri dari pemeriksaan terpadu via SSm, layanan pelabuhan dan perizinan. Kedua, platform yang mencakup transportasi, shipping, kepelabuhan, depo, dan warehousing. Ketiga, bagian pembayaran perihal platform pembayaran dan perbankan. Terakhir, tata ruang yang meliputi penataan pelabuhan utama, penempatan depo kontainer, dan pembentukan Inland Consolidation Center.
Selanjutnya: Menkeu sebut sistem logistik Indonesia seperti benang ruwet
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
