Reporter: Noverius Laoli | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Pemerintah kembali menagih janji PT Lapindo Brantas untuk segera melunasi kewajiban sebesar Rp 800 miliar kepada warga yang terkena dampak lumpur di Sidoarjo Jawa Timur. Menurut Sekretaris Kabinet Dipo Alam, sampai saat ini Lapindo belum melunasi utangnya tersebut.
Padahal pelunasan utang itu penting supaya tidak menjadi komoditas politik menjelang pemilihan umum (pemilu) tahun depan. "Tapi yang penting yang Rp 800 miliar itu, mbok ya, Lapindo itu tunaikanlah supaya masyarakat tidak ribut-ribut di sana. Kewajiban pemerintah sudah kita lakukan, jadi selesaikanlah masalah Lapindo," ujar Dipo di Kantor Presiden, Selasa (21/5).
Menurut Dipo, selama ini managemen Lapindo telah menjanjikan untuk segera membayar utang-utangnya tersebut. Padahal saat ini sudah memasuki tahun pemilu, Dipo berharap agar utang Lapindo tersebut tidak dijadikan isu politik untuk menjegal Aburizal Barie menjadi calo presiden. "Concern dari presiden dan pemerintah inign mempercepat masalah ini, tapi kan harusnya Lapindo lebih dulu," tukas Dipo.
Sebelumnya, pada pertengahan Februari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak Lapindo untuk segera menyelesaikan pembayaran uang senilai Rp 800 miliar yang masih tertunda. Bahkan presiden mengingatkan pemilik Lapindo agar takut dosa dan kehidupan akhirat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
