Pemerintah suntik modal lebih besar ke BUMN

Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Pemerintah berencana menambah pos anggaran produktif dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2017. Selain tambahan anggaran belanja, pemerintah juga akan menambah anggaran pembiayaan investasi untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Sonny Loho mengakui, ada BUMN dan BLU yang mengusulkan tambahan anggaran PMN dalam APBNP 2017. Diantaranya adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Lembaga Aset Manajemen Negara (LMAN).

PMN yang diusulkan KAI terkait pembangunan kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Sementara tambahan PMN yang diusulkan LMAN terkait kekurangan dana dalam pembebasan lahan jalan tol.

Sayang Sonny tidak merinci berapa tambahan PMN yang diusulkan KAI. Namun untuk LMAN, Sonny bilang BLU ini mengajukan tambahan dana hingga Rp 15 triliun. "Kami masih sisir. (Usulan LMAN) belum tentu disetujui semuanya karena ada yang bukan proyek strategis nasional," katanya, Rabu (21/6).

Suntikan modal pemerintah ke PT KAI menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah pembiayaan dalam pembangunan LRT Jabodebek. Selain menunggu pencairan PMN senilai Rp 3,6 triliun pada tahun ini, PT KAI diberitakan juga mengusulkan PMN kepada pemerintah Rp 5,6 triliun.

Selain KAI dan LMAN, Sonny masih belum mau menyebutkan BUMN atau BLU mana lagi yang mengusulkan tambahan PMN. Akan tetapi ia memastikan, BUMN yang tercatat di bursa sama sekali tidak mengajukan usulan tambahan PMN.

Dirjen Anggaran Kemkeu Askolani mengaku, pemerintah akan menambah anggaran infrastruktur dalam RAPBNP melalui belanja kementerian atau lembaga (K/L). Tak hanya itu, pemerintah juga menambah anggaran infrastruktur melalui skema pembiayaan. "Terutama melalui LMAN, yang masuk ke pembiayaan infrastruktur, bukan ke belanja modal K/L," kata Askolani kepada KONTAN.

Berapa total tambahan PMN dalam RAPBNP 2017, Askolani belum mau menyebutkan. Yang pasti usulan RAPBNP 2017 akan diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada awal bulan depan. Sebelumnya dalam APBN 2017, pemerintah mengalokasikan PMN sebesar Rp 47,5 triliun.

Informasi yang diterima KONTAN dari internal Kemkeu menyebut, pemerintah bakal mengusulkan tambahan PMN dalam RAPBNP 2017 mencapai Rp 12 triliun. Angka tersebut merupakan total tambahan PMN yang mencakup PMN untuk BUMN, BLU, dan badan organisasi internasional lainnya.

Dengan tambahan itu maka total nilai PMN yang dialokasikan pemerintah pada tahun ini akan mencapai Rp 59,5 triliun. Dalam APBN 2017, dengan alokasi PMN sebesar 47,5 triliun, PMN untuk BUMN mencapai Rp 4 triliun, PMN untuk badan atau lembaga lainnya Rp 6,8 triliun, PMN untuk BLU Rp 34,7 triliun, dan PMN untuk organisasi atau badan usaha internasional sebesar Rp 2 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News