Pemerintah siapkan roadmap hidup dengan corona, ini kata pengamat

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menyambut era new normal baru, pemerintah berniat melakukan pilot project yang mengatur secara digital penerapan protokol kesehatan enam aktivitas utama.

Asal tahu saja, enam aktivitas utama yang dimaksud adalah, pertama, perdagangan, seperti mall, department store, pasar dan toko kelontong.

Kedua, kantor dan kawasan industri. Ketiga, transportasi darat, laut dan udara. Keempat, pariwisata, hotel, restoran dan even. Kelima, acara-acara keagamaan. Keenam, pendidikan.

uji coba pertama akan dilakukan di pusat perbelanjaan. “Nanti kalau mau masuk ke aktivitas tersebut, harus ada proses screening yang akan menentukan apakah yang bersangkutan sudah divaksin atau tidak. Kalau yang bersangkutan sudah divaksin, mereka akan masuk dan akan memperoleh protokol yang lebih longgar dibandingkan dengan yang belum vaksin. Hal tersebut akan diatur untuk keenam aktivitas yang tadi saya sebutkan,” jelas Budi.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, pemerintah bukanlah negara pertama yang mendeklarasikan "hidup bersama" dengan virus Covid-19.

Sebelumnya Singapura juga sudah menyampaikan kebijakan protokoler kesehatan yang lebih sistematis untuk bisa hidup berdampingan dengan virus Covid-19.

Menurutnya, untuk Indonesia sendiri penyiapan roadmap protokol kesehatan “hidup bersama” Covid-19 di 6 sektor utama merupakan kebijakan yang baik. Terutama dalam konteks untuk mendorong insentif masyarakat yang belum melakukan vaksinasi untuk bisa segera melakukan vaksinasi.

Adanya sistem integrasi data screening pada aplikasi peduli lindungi seharusnya bisa mendorong stakeholder terkait dalam melakukan pengawasan dan juga tracing kepada masyarakat.

“Namun sebelum sampai kesana, pemerintah saya kira harus memastikan terlebih dahulu proses vaksinasi telah berjalan dengan baik terutama dalam proses distribusi ke daerah-daerah di seluruh penjuru Indonesia,” kata dia saat dihubungi, Rabu (11/8).

Selain itu, pemerintah diharapkan tidak melupakan target testing sebesar 400.000 per hari yang harus dicapai secara konsisten, melakukan tracing terhadap lebih banyak orang dan menggunakan sistem yang terintegrasi, hingga fasilitas rumah sakit yang siap.

“Artinya, di hulu harus dipastikan sudah siap kebijakannya baru kemudian pemerintah bisa menjalankan kebijakan hilir (seperti roadmap ini) kemudian,” jelas Yusuf.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito menambahkan, pada prinsipnya pemerintah mengambil kebijakan dengan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Adapun kebijakan wajib vaksinasi untuk pengunjung pusat perbelanjaan dalam masa uji coba saat ini telah mengakomodir berbagai masukan dari banyak pihak, termasuk pakar di bidangnya.

“Hal ini juga menjadi masukan tanpa menutup mata dari kondisi yang ada di lapangan. Masih belum meratanya cakupan vaksinasi di beberapa daerah adalah bentuk input pemerintah untuk menetapkan prioritas daerah,” terang dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, pemerintah akan terus memonitor uji coba pembukaan pusat perbelanjaan dalam satu pekan ke depan hingga 16 Agustus mendatang. Kelanjutan pelaksanaan ke depannya akan dilakukan setelah evaluasi dilakukan.

“Ini masa uji coba. Apakah itu nanti akan diperketat atau diperingan atau seperti apa, nanti setelah satu minggu,” ucap Oke.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja pun menyebut, saat ini pusat perbelanjaan fokus untuk melakukan uji coba pembukaan yang dilakukan di 4 wilayah yakni di DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang dan Kota Surabaya.

Uji coba dilakukan untuk melakukan persiapan dengan penyesuaian yang saat ini tengah diuji coba seperti wajib vaksinasi dan screening pengunjung yang telah divaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi.

Alphonzus menuturkan, wajib vaksinasi adalah protokol kesehatan tambahan. Akan tetapi, protokol kesehatan dasarnya seperti memeriksa suhu tubuh, penggunaan masker, mencuci tangan, pengaturan penggunaan lift, eskalator, dan toilet.

Meskipun lolos screening wajib vaksinasi, tetapi jika tidak lolos dari screening protokol kesehatan maka tetap tidak diperbolehkan masuk.

“Fokus saat ini supaya ini semua lancar. Kelengkapannya beres, persiapan lancar, kemudian bagaimana mengedukasi masyarakat supaya terbiasa atau beradaptasi dengan protokol yang baru ini. Setelah itu mungkin kami akan duduk bersama lagi dengan semua stakeholder khususnya dari pihak pemerintah untuk baru memikirkan bagaimana kelanjutan pelonggaran ke depan,” jelas Alphonzus.

Sebagai informasi, menurut data Satgas Covid-19 angka vaksinasi pertama di Indonesia bertambah 510.373. Dengan penambahan itu, total jumlah vaksinasi pertama sudah mencapai 51.705.924 hingga hari ini (11/8).

Adapun, penambahan data vaksinasi kedua sebanyak 541.720. Berarti total jumlah vaksinasi kedua di Indonesia mencapai 25.439.300.

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia memasang target total vaksinasi Covid-19 sebanyak 208.265.720.

Jika dibandingkan dengan total sasaran Covid-19 tersebut, berarti hingga hari ini, vaksinasi dosis pertama mencapai 24,82%. Adapun tingkat vaksinasi dosis kedua di Indonesia baru mencapai 12,21%.