Pemerintah siapkan insentif untuk produk yang rendah eksternalitas negatif

Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah berupaya responsif dalam menanggapi perkembangan ekonomi yang tengah menuju ke arah keberlanjutan alias sustainability. Salah satunya dengan menyiapkan insentif untuk produk maupun industri yang mendukung keberlanjutan dan memiliki eksternalitas negatif yang rendah.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Hidayat Amir mengatakan, isu lingkungan dan ekternalitas negatif merupakan isu yang sangat penting. Makanya, pemerintah tanggap bahkan produktif dalam menganggapi perkembangan isu eksternalitas negatif.

Salah satu langkah konkret pemerintah adalah dengan memberikan berbagai insentif untuk mobil listrik melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Seperti diketahui, mobil listrik merupakan salah satu produk yang memiliki eksternalitas negatif rendah dibandingkan mobil berbahan bakar minyak. "Selain menyiapkan insentif untuk mobil listrik, ada juga disinsentif untuk mobil yang emisinya tinggi," ujar Hidayat, dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Senin (16/11).

Badan Kebijakan Fiskal (BKF), menurut Hidayat, sudah lama menggagas pajak emisi karbon. Instrumen yang akan digunakan yaitu cukai yang memang merupakan alat untuk membatasi eksternalitas.

Cukai ini nantinya akan menggantikan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor. "Kami menyiapkan PPnBM kendaraan bermotor ditranslasikan menjadi cukai dengan memasukkan eksternalitas emisi," kata Hidayat.

Tak hanya kendaraan bermotor, pemerintah juga akan terus mendorong berbagai insentif untuk produk rendah eksternalitas negatif lainnya. Termasuk disinsentif untuk produk yang memiliki eksternalitas negatif yang tinggi. "Kami terus mencoba mendorong sejalan dengan perubahan yang terjadi," imbuhnya.

Insentif green economy

Bawono Kristiaji, Partner of Tax Research & Training Services Danny Darussalam Tax Center (DDTC) menilai, tren ke depan, ekonomi hijau alias green economy maupun sektor yang lebih mendukung terhadap pengurangan eksternalitas negatif perlu didorong untuk melakukan inovasi. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan insentif.

Dalam pemberian insentif tersebut, Bawono bilang, perlu dipertimbangkan apakah produk tersebut terbukti mengurangi eksternalitas negatif atau memiliki inovasi teknologi yang bisa menimbulkan multiplier effect yang bagus.

Selain itu, pemberian insentif juga perlu diarahkan agar konsumen sebagai pengguna produk bisa merasakan fasilitas tersebut dalam bentuk harga yang lebih terjangkau.

Dalam penentuan tarif cukai, lanjut Bawono, produk yang memiliki eksternatlitas negatif lebih kecil alias pro lingkungan seharusnya dikenakan cukai jauh lebih murah. Dengan demikian, tarif cukai tersebut tidak terlalu membebani konsumen.

Makanya, pemberian insentif harus memperimbangkan price afforability alias keterjangkauan harga. Contoh, selama harga mobil listrik mahal meski sudah memperoleh insentif pemerintah, pada akhirnya tidak akan ada orang yang berpindah dari mobil berbahan bakar fosil ke mobil listrik.

"Jadi, arahnya adalah bagaimmana seseorang berubah behaviornya. Dari konteks itu, cukai sebetulnya menajdi instrumen yang tepat," kata Bawono.

Sebelumnya, Ekonom sekaligus Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah perlu memberikan perlakuan fiskal yang berbeda untuk industri yang mendukung sustainability development.

Menurut Chatib, pemerintah harus melakukan intervensi dengan membuat treatment atau perlakuan yang berbeda bagi industri yang mengembangkan inovasi dalam rangka pengembangan keberlanjutan. Sebab, ekonomi tidak bisa lagi hanya diarahkan untuk pertumbuhan tanpa memikirkan pengembangan keberlanjutan.

Salah satu intervensi tersebut, menurut Chatib, adalah dengan memberikan insentif pajak untuk perusahaan yang mengembangkan keberlanjutan. Sementara perusahaan yang memiliki eksternalitas negatif atau tidak mendukung sustainability dikenakan pajak lebih