Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Over kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas) telah menjadi sorotan masyarakat umum akhir-akhir ini. Akibat kelebihan jumlah penghuni Rumah Tahanan, maka kekerasan dan narapidana kabur kerap terjadi. Pemerintah pun berencana menyiapkan anggaran khusus untuk menanggulangi over kapasitas lapas tersebut.
Itulah sebabnya, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, beserta Kapolri Timur Pradopo, Pihak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan, bersama Dengan Badan Narkotika Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melangsungkan rapat tertutup di Kantor Wakil Presiden Boediono, Kamis (5/9).
"Dalam pertemuan tadi kita membahas soal lapas yang over kapasitas. Saya juga menyampaikan anggaran untuk itu. Sekarang kami mencoba melakukan inventarisasi fasilitas dan potensi yang kita miliki," tutur Amir Syamsuddin di Kantor Wapres usai rapat. Jadi dalam rapat tersebut dirumuskan seperti apa langkah-langkah penanganan over kapasitas narapidana.
Menurutnya, saat ini, yang menjadi prioritas adalah mengatur bagaimana warga binaan, khususnya yang terkait kasus kejahatan narkotika bisa dipilah-pilah penahanannya dari awal. Artinya, narapidana mana yang harus dirawat dulu dan narapidana mana yang harus dihukum.
Sampai hari ini, pemerintah, lanjut politisi demokrat tersebut, belum berencana membangun lapas baru. Pasalnya, Kemdagri dan Kemkes menawarkan sejumlah fasilitas yang dimiliki untuk menampung para napi yang kelebihan kapasitas. Anggaran untuk itu semua tengah dimantapkan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
