Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui, pemerintah tidak bisa berbuat banyak jika penerimaan negara kembali gagal mencapai target. Jika demikian, anggaran belanja negara yang harus dikorbankan agar defisit tak melebar.
Tapi, tak semua jenis anggaran dipangkas. Misalnya, anggaran untuk membiayai proyek infrastruktur tak mungkin dipangkas. Pasalnya, itu bisa mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi, dan upaya menggerakkan sektor riil.
"Kalau pajak memang turun, budget akan disesuaikan," kata JK, Kamis (25/2) di Jakarta.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada potensi penerimaan negara tak mencapai target (shortfall) sebesar Rp 200 triliun. Untuk itu, belanja yang akan dievaluasi adalah belanja barang dan kegiatan lainnya yang bukan prioritas.
Bahkan, Bambang memperkirakan pertumbuhan penerimaan pajak hanya akan sebesar 13% terhadap realisasi tahun 2015, yang bersumber dari pertumbuhan alamiah ditambah extra effort pemerintah.
Catatan Kemenkeu, realisasi penerimaan pajak 2015 hanya sebesar Rp 1.060,8 triliun yang terdiri Pajak Penghasilan (PPh) migas sebesar Rp 49,7 triliun dan PPh non migas Rp 1.011,1 triliun.
Adapun ancaman shortfall itu terjadi jika kebijakan pengampunan pajak ataun tax amnesty tidak berlaku. Selain itu, ada juga potensi penurunan dari Pajak Penghasilan migas karena rendahnya harga minyak dunia saat ini.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, pemerintah mematok target penerimaan negara sebesar Rp 1.822,5 triliun. Sementara belanja negara dipatok sebesar Rp 2.095,7 triliun.
Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Askolani bilang, pemerintah belum pasti akan memangkas anggaran. Sebab, semuanya tergantung nanti dalam pembahasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belnja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016.
Menteri koordinator bidang perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sedang menyisir sejumlah program yang ada di Kementerian/Lembaga (K/L). Terutama beberapa program yang mengalami duplikasi, kegiatan yang sama dilakukan oleh beberapa kementerian.
Sementara itu, ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam ruang pemangkasan anggaran masih tersedia. Terutama, jika melihat anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang setiap tahun tidak selalu terserap 100%.
Namun, pemerintah harus hati-hati dalam menentukan program yang dipangkas. Jangan sampai, program yang terkait dengan belanja sosial ikut dipotong karena memengaruhi daya beli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
