kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Pemerintah segera luncurkan paket kebijakan lagi


Rabu, 07 Desember 2016 / 21:08 WIB
Pemerintah segera luncurkan paket kebijakan lagi


Reporter: Agus Triyono | Editor: Rizki Caturini

JAKARTA. Pemerintah akan kembali menerbitkan paket ekonomi. Langkah tersebut diperlukan untuk menarik investasi. Darmin Nasution, Menko Perekonomian mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan urutan paket yang akan diluncurkan.

Thomas Lembong, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan, paket yang akan diterbitkan rencananya fokus ke tiga masalah yang selama ini dikeluhkan investor. Masalah pertama, berkaitan dengan perpajakan. "Tapi paket ini bukan soal tarif, tapi soal semangat kemitraan dalam penagihan pajak," katanya.

Kedua, berkaitan dengan perbaikan aturan. Fokus ketiga, berkaitan dengan permasalahan izin tenaga kerja asing. Thomas mengatakan, saat ini investor baik dalam maupun luar negeri masih mengeluh tentang izin tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

Padahal, mereka butuh tenaga ahli untuk mendukung kegiatan investasi mereka. Thomas mengatakan, saat ini BKPM bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja tengah merancang program agar izin tenaga kerja asing bisa lebih mudah.

Presiden Joko Widodo ingin investasi terus digenjot agar ekonomi bisa tumbuh tinggi. Dia ingin agar tahun 2017 nanti, investasi bisa tembus Rp 670 triliun. Sedangkan untuk 2018, investasi ditargetkan bisa tembus Rp 840 triliun. Target investasi tersebut dipasang karena komponen pendorong pertumbuhan ekonomi selain investasi saat ini sulit diharapkan.

Untuk komponen ekspor misalnya, sampai saat ini kinerjanya masih memble terdampak oleh pelemahan ekonomi global. Dari sisi belanja APBN, Jokowi mengatakan, sampai saat ini topangan yang diberikan terhadap produk domestik bruto juga baru mencapai 20%.

Thomas mengakui, target tersebut cukup ambisius. "Tapi memang tidak ada pilihan lain, karena semua komponen penopang pertumbuhan, seperti; ekspor masih lesu, konsumsi sudah tidak bisa dipaksa naik lagi, APBN juga sudah maksimal," kata Thomas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×