/2026/07/08/1400888306.jpg "Modal Awal Pusat Finansial Internasional Disiapkan dari Danantara, Bukan APBN")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memastikan pembentukan kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) diupayakan tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebagai gantinya, modal awal pembentukan kawasan tersebut direncanakan berasal dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin, mengatakan pemerintah berupaya agar pembentukan PFII tidak menambah beban keuangan negara.
Menurutnya, Danantara menjadi opsi utama penyedia modal awal karena telah memiliki dana yang dapat dimanfaatkan.
Baca Juga: Quo Vadis Pusat Finansial Internasional RI?
"Modal awalnya untuk sementara prinsipnya kalau bisa tidak dari APBN. Karena Danantara sudah punya (dana). Tapi nanti kita lihat, masih bisa bergeser," ujar Herman usai rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (8/7).
Meski demikian, Herman menegaskan skema pendanaan tersebut belum bersifat final. Sumber modal awal masih berpeluang berubah mengikuti perkembangan pembahasan RUU PFII di DPR.
Di sisi lain, Head of Economics, Portfolio Alignment and Sustainability BPI Danantara, Masyitah Crystallin, belum dapat memastikan besaran modal maupun mekanisme penghimpunan dana yang akan melibatkan Danantara. Ia menyebut seluruh ketentuan masih menunggu pembahasan dan pengesahan RUU PFII.
Dalam draf RUU PFII, Pasal 5 mengatur bahwa sumber modal awal lembaga berasal dari BPI Danantara dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Ekonom Ingatkan Risiko Pusat Finansial Internasional Bali Jadi Sarang Tax Avoidance
Namun, pemerintah hingga kini belum menetapkan besaran modal yang akan disetor untuk membentuk kawasan pusat keuangan internasional tersebut.
RUU PFII hanya mengatur bahwa modal awal wajib disalurkan paling lambat 30 hari kalender setelah keputusan mengenai penyediaan modal ditetapkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
