Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
Sebelumnya, Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bhimantara Widyajala mengatakan penyesuaian tarif PDRD untuk program prioritas nasional dalam RPP itu akan difokuskan pada percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
Pasalnya aturan ini berubah jika berkaca saat UU 11/2020 masih berupa rancangan UU, pemerintah pusat tidak membatasi cakupan penerima fasilitas PDRD. Sebelumnya, kebijakan tersebut berlaku secara umum, artinya tidak dikhususkan untuk PSN.
Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah pastikan aturan turunan UU Cipta Kerja dibahas bersama buruh
Bhimantara menyampaikan, pemerintah beralasan feasibilitas study atau studi kelayakan dan outcome dari pelaksanaan proyek strategis nasional relatif sudah jelas dan terukur. Kendati begitu, fasilitas penyesuaian tarif PDRD juga perlu memerhatikan kesinambungan dengan pendapatan asli daerah.
Kata Bhimantara, pihaknya belum menerima usulan daftar PSN yang menjadi calon penerima fasilitas PDRD. “Cakupan program prioritas nasional sangat luas, sehingga perlu dipertajam agar arah dan tujuannya terukur,” kata Bhimantara kepada Kontan.co.id, Senin (16/11).
Yang jelas, Bhimantara menegaskan seluruh jenis PDRD terbuka luas untuk memfasilitasi pembangunan PSN. Sebagaimana, jenis-jenis PDRD yang sesuai dengan pengaturan yang ada di UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Selanjutnya: RPP tentang kemudahan berusaha bagi proyek strategis nasional dalam penyusunan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
