Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan. Tahun 2024, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5% hingga 7,5%. Angka ini turun dari target yang telah direncanakan pemerintah sebesar 7,5% sampai 8,5% di tahun 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah juga akan menargetkan tingkat kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada 2024, turun dari kemiskinan ekstrem yang pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,04%.
Menurutnya, berbagai program afirmasi pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya sangat efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.
Berbagai program perlindungan sosial, khususnya pada keluarga miskin dan rentan miskin, juga selalu menjadi prioritas penting dalam APBN, baik dalam bentuk perlindungan dasar berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun bantuan untuk akses ke layanan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah.
“Pengendalian inflasi akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah sehingga perekonomian semakin kondusif dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-23, Jumat (19/5).
Baca Juga: Tingkat Pengangguran Terbuka Ditargetkan Turun ke Level 5% di Tahun 2024
Adapun berbagai program pemberdayaan untuk mendukung akses permodalan juga terus dilakukan oleh pemerintah melalui program subsidi bunga dan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya untuk UMKM.
Bendaharan keuangan negara itu mengatakan, dengan berbagai upaya tersebut tingkat kemiskinan menurun tajam dari 11% pada 2014, menjadi single digit 9,2% pada 2022. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan rasio Gini membaik signifikan, dari sebelumnya 0,414 menjadi 0,380.
“Berbagai program afirmasi pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan,” jelasnya.
Demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang sempat kembali ke level double digit 10,2% pada 2020 karena terdampak pandemi Covid-19, kini dapat diturunkan kembali menjadi 9,6% pada tahun 2022.
Sri Mulyani mengatakan, pencapaian penurunan angka kemiskinan tersebut bukan merupakan suatu kebetulan atau semata-mata faktor. Kebijakan pengendalian pandemi serta antisipasi pengadaan vaksin yang cepat telah efektif dalam membatasi penyebaran virus dan mendorong kembali optimisme masyarakat.
“Fungsi APBN sebagai shock absorber juga berperan besar dalam meredam tekanan dari gejolak perekonomian global dan tingginya harga komoditas sehingga masyarakat terlindungi dan pemulihan yang kuat terus berlanjut pada tahun 2022,” jelasnya.
Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), fleksibilitas kebijakan fiskal dimanfaatkan dengan optimal untuk mengatasi tantangan yang sangat dinamis di masa pandemi, terutama untuk mengamankan kebutuhan medis penanganan pandemi, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta meminimalkan risiko keterpurukan dunia usaha yang lebih dalam, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Baca Juga: Simak Gambaran Postur APBN 2024, Defisit Dipatok Batas Atas 2,64% dari PDB
Lebih lanjut, tahun depan pemerintah juga menargetkan Rasio Gini akan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02.
Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
