Pemerintah Perlu Realokasi Anggaran Belanja di APBN untuk Jaga Defisit di Bawah 3%

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah dinilai perlu melakukan realokasi anggaran dan peninjauan kembali berbagai program belanja negara guna menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di tengah tekanan global, termasuk dampak konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang memicu lonjakan harga minyak dunia.

Langkah tersebut diperlukan di tengah potensi pelebaran defisit akibat kenaikan subsidi energi dan tekanan terhadap penerimaan negara.

Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, mengatakan apa pun pilihan kebijakan pemerintah terkait harga bahan bakar minyak (BBM), perekonomian tetap berpotensi terganggu.

Menurut dia, sekalipun pemerintah menanggung kenaikan harga BBM melalui peningkatan subsidi yang besar, dampaknya tetap akan merambat ke berbagai sektor ekonomi.

Baca Juga: Realisasi Belanja Seret, Kemenkeu Tegaskan Fokus Kualitas Belanja APBN

“Dengan kita menanggung semua kenaikan BBM pun, dengan kenaikan subsidi yang sangat luar biasa pun, perekonomian pasti terganggu. Karena ada jalur transmisi di perdagangan yang akan menyebabkan perekonomian kita slowing down,” ujar Piter saat ditemui Kontan di Jakarta, Kamis (11/3/2026).

Perlambatan ekonomi tersebut, lanjutnya, berpotensi menekan penerimaan negara. Apalagi target penerimaan pada 2026 dipatok cukup tinggi, sekitar 30% lebih besar dibandingkan realisasi tahun 2025.

“Artinya, budget pasti akan turun. Sisi penerimaan pasti akan terganggu. Di sisi lain, ada kenaikan harga BBM yang ditanggung pemerintah sehingga subsidi berpotensi meningkat di sisi belanja. Belanja naik, penerimaan turun,” kata dia.

Kondisi tersebut berpotensi memperlebar defisit anggaran. Menurut Piter, pemerintah perlu menghitung secara cermat seberapa besar pelebaran defisit yang mungkin terjadi dan langkah apa yang harus diambil untuk mengantisipasinya.

Baca Juga: Belanja APBN 2026 Ngebut Awal Tahun, Realisasi Capai Rp 227,2 Triliun pada Januari

“Defisitnya melebar. Pertanyaannya melebar seberapa? Itu yang harus benar-benar dikalkulasikan oleh pemerintah secara bijak dan hati-hati, karena ini memerlukan respons kebijakan yang tepat,” ujarnya.

Ia menilai pelebaran defisit di atas 3% kemungkinan menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Hal ini karena terdapat dua faktor yang berada di luar asumsi awal APBN, yakni potensi penurunan penerimaan dan kenaikan belanja negara.

“Kata kunci yang ingin kami sampaikan adalah pelebaran di atas 3% tampaknya menjadi sebuah keniscayaan. Defisit kemungkinan besar akan melampaui 3%,” kata Piter.

Untuk itu, ia menilai pemerintah perlu mengantisipasi kondisi tersebut dengan kebijakan yang mirip dengan saat menghadapi krisis pandemi COVID-19, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus yang mengizinkan defisit melampaui batas 3%.

Namun, menurut dia, langkah tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan disertai peninjauan ulang terhadap seluruh anggaran negara.

“Pelebaran defisit harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan mengutamakan meninjau kembali semua anggaran, melakukan efisiensi secara maksimal, serta melakukan prioritasisasi program,” ujarnya.

Baca Juga: Indef Menilai Belanja Pemerintah Pusat Direm dan Hati-hati untuk Jaga Defisit Fiskal

Program-program yang tidak terlalu mendesak, lanjut Piter, dapat dipertimbangkan untuk ditunda sementara waktu agar ruang fiskal tetap terjaga.

Ia juga menilai subsidi energi menjadi salah satu pos yang perlu diprioritaskan karena jika kenaikan harga minyak dunia sepenuhnya ditransmisikan ke harga BBM domestik, dampaknya bisa cukup besar terhadap perekonomian.

“Kalau harga minyak dunia sepenuhnya ditransmisikan ke harga BBM domestik, itu akan berdampak sangat fatal terhadap inflasi, daya beli, pertumbuhan ekonomi, hingga pengangguran,” kata dia.

Di sisi lain, pemerintah juga dinilai perlu meninjau skala sejumlah program agar lebih tepat sasaran. Piter mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya masih dapat dievaluasi dari sisi cakupan dan implementasinya.

Menurut dia, sejumlah kajian akademik menunjukkan program tersebut masih menghadapi persoalan efektivitas dan ketepatan sasaran. Oleh karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian skala program, misalnya dengan memfokuskan pada kelompok yang paling membutuhkan.

Baca Juga: Belanja APBN Awal Tahun Agresif Tapi Belum Optimal ke Ekonomi, Defisit Bisa Dekati 3%

“Intinya mulai melakukan rasionalisasi agar kalkulasi APBN kita bisa menjadi lebih sehat,” ujar Piter.

Ia menegaskan bahwa dalam situasi tekanan fiskal, langkah utama yang perlu dilakukan pemerintah adalah memprioritaskan program-program yang benar-benar mendesak agar stabilitas APBN tetap terjaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News