Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, ada lima fungsi belanja yang mengalami peningkatan dan mendominasi penggunaan anggaran di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2020 ini, yaitu pelayanan umum, pendidikan, ekonomi, ketertiban dan keamanan, dan perlindungan sosial.
Alokasi kelima pos belanja tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan enam fungsi belanja di bidang lainnya, yaitu pertahanan, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta di bidang agama.
Baca Juga: DPR menyetujui perubahan anggaran Kemenparekraf tahun 2020
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, akan lebih baik apabila pos belanja kesehatan di tahun ini juga ditingkatkan dan bisa mendominasi alokasi belanja pemerintah pusat.
Sejalan dengan hal tersebut, Bhima juga menuturkan agar fungsi belanja di bidang kesehatan bisa lebih ditingkatkan pada 2021.
"Ini karena adanya beban tambahan terhadap defisit BPJS kesehatan dan situasi pandemi belum tentu berakhir pada tahun 2021, sehingga anggaran untuk stimulus kesehatan idealnya terus ditingkatkan dan mendominasi pos belanja," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (5/7).
Baca Juga: Usai Rilis Samurai Bonds, Pemerintah Masih Punya Ruang Terbitkan Utang Rp 900 Triliun
Meskipun pencairan stimulus di bidang kesehatan tahun depan berpotensi lambat seperti tahun ini, tetapi yang terpenting alokasi belanja pada bidang kesehatan ini harus terus ditambah dulu.
Penambahan alokasi belanja di bidang kesehatan, juga berfungsi agar pemerintah bisa memiliki ruang lebih apabila biaya penanganan kesehatan membengkak. Selain itu, kekhawatiran terhadap risiko adanya gelombang kedua dari pandemi ini juga harus segera disiapkan lebih matang.
"Jangan sampai belanja kesehatan yang existing tak mampu mengkaver lonjakan pasien Covid-19. Konsekuensi dari adanya new normal adalah daerah-daerah yang terlalu cepat dilonggarkan menjadi episentrum baru," paparnya.
Maka dari itu, Bhima menekankan bahwa situasi krisis pada saat pandemi ini perlu dijadikan momentum oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan dan pemerataan fasilitas kesehatan, khususnya di daerah tertinggal dan terluar.
Selain fungsi belanja di bidang kesehatan, pos belanja lain yang perlu menjadi prioritas di tahun depan adalah belanja pada bidang perlindungan sosial.
Baca Juga: Menko Airlangga sebut relaksasi dan stimulus KUR akan bangkitkan ekonomi
Prioritas belanja ini, dibutuhkan untuk mencegah peningkatan tingkat kemiskinan baru akibat pelaksanaan program pemulihan ekonomi yang dinilai lambat.
"Untuk anggaran belanja pada bidang ketertiban dan keamanan sebaiknya disamakan saja dengan tahun ini. Pasalnya, pelaksanaan pilkada serentak akan diadakan tahun ini, kecuali tahun depan ada event besar yang butuh pengamanan lebih," kata Bhima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
