kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.499.000   -40.000   -2,60%
  • USD/IDR 15.935   -60,00   -0,38%
  • IDX 7.246   -68,22   -0,93%
  • KOMPAS100 1.110   -11,46   -1,02%
  • LQ45 880   -11,76   -1,32%
  • ISSI 222   -0,92   -0,41%
  • IDX30 452   -6,77   -1,48%
  • IDXHIDIV20 545   -7,80   -1,41%
  • IDX80 127   -1,32   -1,03%
  • IDXV30 136   -1,06   -0,77%
  • IDXQ30 150   -2,29   -1,50%

Pemerintah optimistis skor indeks korupsi membaik signifikan tahun ini


Jumat, 24 Januari 2020 / 13:03 WIB
Pemerintah optimistis skor indeks korupsi membaik signifikan tahun ini
ILUSTRASI. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan di sejumlah ruangan di Balai Kota Malang, Rabu (9/8/2017). Corruption perception index naik dari 38 pada tahun 2018 menjadi 40 pada tahun 2019.


Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman bersyukur indeks persepsi korupsi (CPI) nasional membaik. Ini bisa dilihat dari skor corruption perception index yang naik dari 38 pada tahun 2018 menjadi 40 pada tahun 2019. Skor tertinggi CPI adalah 100.

Fadjroel menyebut sebelumnya pada tahun 2011-2012 dan 2014 indeks persepsi korupsi juga pernah naik 2 angka.

"Mudah-mudahan dengan konsistensi kita bersama dalam memerangi korupsi di Indonesia, pada tahun 2020 dan seterusnya skor CPI Indonesia akan naik lagi secara signifikan," kata Fadjroel, dalam keterangan resminya, Jumat (24/1).

Baca Juga: OJK menjawab tudingan kebobolan terkait Jiwasraya oleh DPR

Untuk diketahui, semenjak tahun 1995, Transparansi Internasional telah menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK/CPI) setiap tahun yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis. "Mari bersama-sama kita perangi korupsi untuk mencapai Indonesia Maju," ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut, korupsi merupakan kejahatan sistemik yang menjadi yang menjadi masalah serius bagi pembangunan di Indonesia. Sebab, menghambat efektivitas, mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan.

Baca Juga: Ini hal yang terjadi jika Pemerintah tak keluarkan Perppu KPK

"Aksi pencegahan korupsi (harus) diprioritaskan pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat contohnya pelayanan administrasi pertanahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan," kata Ma'ruf, saat menjadi pembicara di acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung KPK, Senin (9/12).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Kiat Cepat Baca Laporan Keuangan Untuk Penentuan Strategi dan Penetapan Target KPI Banking and Credit Analysis

[X]
×