CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.880   0,00   0,00%
  • IDX 7.215   -94,11   -1,29%
  • KOMPAS100 1.103   -14,64   -1,31%
  • LQ45 876   -10,76   -1,21%
  • ISSI 218   -3,03   -1,37%
  • IDX30 448   -5,87   -1,29%
  • IDXHIDIV20 540   -6,91   -1,26%
  • IDX80 126   -1,77   -1,38%
  • IDXV30 135   -1,94   -1,41%
  • IDXQ30 149   -1,85   -1,22%

Pemerintah menyiapkan kartu pra kerja untuk 2 juta tenaga kerja


Rabu, 13 November 2019 / 17:01 WIB
Pemerintah menyiapkan kartu pra kerja untuk 2 juta tenaga kerja
ILUSTRASI. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) bersiap mengikuti ASEAN Economic Community (AEC) Council Meeting ke-18 di Impact Arena, Bangkok, Thailand, Kamis (31/10/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.


Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, pemerintah menyiapkan Kartu Pra Kerja untuk 2 juta tenaga kerja yang dipersiapkan untuk masuk pra kerja. Dengan anggaran keseluruhannya mencapai Rp10 triliun, dan akan di-launching 2-3 bulan mendatang. 

“Rencana sistemnya berbasis digital, dimana 500.000 itu basisnya adalah kartu dan yang 1,5 juta basisnya digital. Pemanfaatannya adalah untuk triple skilling untuk upskilling, re-skilling, dan juga untuk pelatihan itu sendiri,” kata Airlangga dikurip dari laman setkab.go.id, Selasa (12/11).

Baca Juga: Pendaftaran CPNS, pembuatan SKCK di Polres Jakarta Barat naik tiga kali lipat

Sifat daripada pelatihan itu, menurut Menko Perekonomian, adalah menggunakan lembaga-lembaga pelatihan baik itu yang dimiliki oleh kementerian maupun yang dimiliki oleh dunia swasta. 

Sesuai arahan Presiden, pemerintah akan kembangkan supply dan demand dari segi kebutuhan lapangan pekerjaan. Menurut Airlangga, sifat daripada kartu yang bermanfaat ini adalah many to many multi to multi

Jadi berbeda dengan kartu lain yang sifatnya satu arah, seperti bantuan pemerintah, kalau  pesertanya banyak kemudian kursusnya banyak. Tetapi pemerintah juga membuat mekanisme bagaimana melakukan tracking dan bagaimana memberikan pelatihan kepada lembaga pelatihan yang sudah dalam “diakreditasi” dan bisa dilakukan oleh masyarakat. 

Baca Juga: Terpopuler: Grup Lippo akan jual bisnis non inti|Perhiasan jadi alat bayar digital

“Dengan sistem online ini sebetulnya kita juga mencoba menyusun berbasis kepada kuota, sehingga bagi yang mendaftar di kota besar maupun kota kecil kesempatan untuk ikutnya sama. Dan pemerintah sendiri menyiapkan dana pelatihan yang sifatnya terbuka, jadi ada pelatihan yang seminggu misalnya untuk barista kopi mungkin ongkosnya jauh lebih murah daripada pelatihan coding yang butuh waktu 3-6 bulan,” terang Airlangga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×