Reporter: Adinda Ade Mustami, Virdika Rizky Utama | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Pemerintah akan memperbesar porsi penerbitan surat berharga negara (SBN) berdenominasi rupiah tahun ini. Langkah itu dilakukan untuk menutup pelebaran defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 menjadi Rp 313,3 triliun atau 2,48% dari produk domesti bruto (PDB).
Sebelumnya dalam APBN 2016, defisit dipatok sebesar 2,15% dari PDB atau sebesar Rp 273,2 triliun, sehingga ada kenaikan defisit anggaran sebesar Rp 40,2 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, dari tambahan defisit tersebut, sekitar Rp 19 triliun akan ditutup dari sisa anggaran lebih (SAL). Sementara sisanya sekitar Rp 21,2 triliun akan dipenuhi dari pasar.
Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Ditjen PPR) Kemkeu Scenaider Siahaan menjelaskan, tambahan utang Rp 21,2 triliun seluruhnya akan dipenuhi melalui penerbitan SBN berdenominasi rupiah. Surat utang jenis itu dipilih karena sejalan dengan implementasi kebijakan tax amnesty.
SBN rupiah akan menjadi instrumen investasi untuk menampung dana repatriasi yang masuk ke dalam negeri. Penambahan porsi SBN ini dilakukan sejalan diberlakukannya kewajiban penempatan dana pensiun dalam SBN sebesar 20% . "Mereka perlu tambahan SBN untuk investasi," kata Scenaider, kepada KONTAN, Senin (13/6).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
