Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih melakukan sinkronisasi data bagi penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) di tahun 2018.
Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa bilang tahun depan penerima BPNT akan dibagi dalam empat tahap penyaluran. Ini dilakukan sambil menunggu validasi data penerima.
"Bantuan pangan ini sama dengan penerima PKH . Jadi kalau menurut saya jadi lebih simple, nah sekarang yang kita harapkan adalah keikutsertaan pemerintah daerah," jelas dia usai Rakor di Kementerian Koordinator PMK, Rabu (6/12).
Meski pemerintah berharap bisa mensinkronisasikan data secepatnya. Namun ia mengakui pemerintah masih belum bisa menargetkan waktu penyelesaian sinkronisasi dengan pemerintah daerah.
Ia bilang saat ini pihaknya tengah meminta bantuan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah. Ini dilakukan agar segera dibentuk tim koordinasi (Tikor) BPNT di daerah.
"Nah sekarang kita lakukan pemetaan supaya lebih detail lagi daerah yang siap," imbuh dia.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani menyatakan pemerintah masih butuh waktu untuk mematangkan kesiapan data maupun hal terkait BPNT.
"Bagaimana dan apa yang akan dilakukan di 2018, tentu saja akan menjadi keputusan setelah keputusannya matang," tukas Puan.
Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo bilang dari sisi perbankan, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengarahkan Pemda ikut mendukung BPNT.
Selain itu, kesiapan fasilitas layanan digital ataupun electronic data capture pada setiap e-waroeng juga harus dipastikan dulu.
"Dan diyakinkan juga bahwa kartu (Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) sudah disiapkan perbankan, tingal pendampingan dan meyakini pencairan agar bisa dilakukan di awal tahun dengan tata kelola yang baik," jelas Agus.
Direktur Kelembagaan Bank Mandiri Kartini Sally mengatakan pihaknya sudah siap dalam penyediaan kartu, alias kartu sudah dicetak. Tapi kartu tersebut perlu diisi data penerima yang valid.
Ia mengimbuh, untuk data yang baru dibutuhkan waktu 60 hari. Sedangkan untuk data yang eksisting bisa langsung dimasukkan.
"Sebenarnya dari sisi Himbara tinggal menunggu data nama ibu dan alamat jelas. Kami sudah siap,"jelas dia.
Tetap dapat Rastra.
Khofifah menjelaskan target penerima BPNT sebesar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan rencana kerja pemerintah (RKP) di 2018 dilakukan secara bertahap.
Dari hasil rapat terbatas yang dilakukan Presiden kemarin (5/12) masih diwacanakan tahap awal hanya ada penambahan 2,7 juta penerima atau artinya penerima BPNT bertambah menjadi 3,9 juta KPM.
Nah, karena penerima BPNT adalah bagian dari 15, 6 juta KPM penerima Rastra juga, maka masyarakat yang belum menerima BPNT akan mendapat bantuan sosial berupa Rastra.
Tapi di tahun depan, penerima Rastra tidak akan membeli selisih harga subsidi alias Rastra akan didapatkan secara gratis. "Jadi saya menegaskan bahwa rastra tetap ada," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
