kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   -2.000   -0,14%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Pemerintah mantap menaikkan harga BBM


Senin, 29 April 2013 / 20:52 WIB
Pemerintah mantap menaikkan harga BBM
ILUSTRASI. IHSG menguat 0,53% ke level 6.651,21 pada Selasa (16/11). IHSG mendapat dorongan beberapa saham big cap yang menguat.


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Amal Ihsan

JAKARTA. Pemerintah memutuskan banting setir dari rencana menerapkan kebijakan dua harga atau dual price untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah tampaknya bakal menaikkan harga BBM bersubsidi dengan satu harga untuk semua kendaraan. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Rajasa mengatakan, kebijakan dual price yang sebelumnya akan diterapkan pemerintah, kemungkinan dalam operasionalnya sangat sulit terwujud sesuai dengan harapan. Makanya, pemerintah kembali memutuskan kenaikan harga BBM dengan hanya satu harga.

"Kita memang sedang mendalami satu harga itu. Dua harga itu sebetulnya terbaik. Tetapi secara operasional sulit sekali, dan SPBU menghendaki juga satu harga, pandangan masyarakat juga seperti itu," ujar Hatta.

Meskipun demikian, Hatta bilang, pemerintah tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sebab, kebijakan BBM ini menyangkut hajat hidup orang banyak.  Maka semua keputusan pemerintah harus terukur dari sisi inflasi dan bagaimana mengatasi masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM ini. "Ini semua harus kita hitung dengan matang," paparnya.

Hatta juga memastikan bahwa dengan memakai kebijakan satu harga, maka pemerintah harus menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT). Nah saat ini, pemerintah sedang mematangkan konsep BLT seperti apa yang akan dijadikan kompensasi bagi masyarakat miskin. Tapi Hatta enggan membeberkan apakah dengan adanya BLT harus menunggu perubahan APBN Pembaharuan di DPR.br />

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×