kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   -2.000   -0,14%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Istana: SBY cenderung pada satu harga BBM


Senin, 29 April 2013 / 14:29 WIB
Istana: SBY cenderung pada satu harga BBM
ILUSTRASI. Sejumlah kendaraan melintas di samping proyek pembangunan jalan Tol Becakayu Seksi II A di Bekasi, Jawa Barat


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Pembahasan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi semakin mengerucut pada satu opsi yakni menaikkan harga BBM untuk semua kalangan masyarakat dengan versi satu harga. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri lebih cenderung pada kenaikan satu harga BBM ketimbang dua harga.

"(SBY lebih cenderung) pada satu harga, bukan dua harga," ujar Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha usai rapat terbatas soal BBM di Kantor Presiden, Senin (29/4).

Julian menjelaskan, isi rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia bersatu jilid II ini membahas kebijakan BBM. Pada rapat tersebut Presiden SBY lebih condong menyetujui kebijakan satu harga untuk menaikkan harga BBM. Pasalnya, kebijakan dua harga dinilai riskan dan susah dalam realisasi di lapangan. Selain rawan penyelewengan, sebagian besar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia belum siap menerapkan kebijakan tersebut.

Karena itu, selama rapat terbatas ini, pemerintah menghitung seberapa efektif penerapan kebijakan satu harga ini di lapangan. Semua kemungkinan untung ruginya masih dihitung pemerintah, agar pada saat dijalankan, kebijakan ini sudah siap. Selain mematangkan kebijakan satu harga, pemerintah juga melakukan perhitungan kompensasi yang akan diberikan pasca menerapkan kenaikan BBM satu harga.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Migas tidak siap menjalankan kebijakan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×