Reporter: Benedictus Bina Naratama | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan meningkatkan penyediaan rumah formal dan swadaya. Dari yang target sebelumnya sebanyak 200.000 rumah pertahunnya menjadi 440.000 rumah.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono menargetkan KemenPUPera untuk meningkatkan penyediaan rumah setidaknya dua kali lipat dari target sebelumnya. "Ke depan minimal bisa dua kali lipat penyediaannya, dari 200.000 rumah pertahun menjadi 440.000 rumah pertahun," ujarnya, Selasa (11/11).
Peningkatan target penyediaan rumah ini dikarenakan KemenPUPera memiliki backlog kebutuhan rumah yang tinggi, yaitu sebesar 15 juta rumah. "Kita ingin segera mengecilkan backlog menjadi 2,2 juta rumah pertahun baik itu rumah formal maupun rumah swadaya," ungkap Basuki.
Nantinya Basuki berencana untuk menyediakan rumah formal sebanyak 1,5 juta rumah dan rumah swadaya 700.000 rumah. Program ini merupakan prioritas ke depan dari KememPUPera dalam rangka penyediaan rumah khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Ini adalah fokus utama kita dibidang perumahan rakyat. Kita ingin menyediakan rumah bagi penduduk berpenghasilan rendah melalui rumah susun milik, rumah susun sewa atau rumah tapak, dengan segala cara percepatan tersebut akan kita lakukan" tegasnya.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Eddy Ganefo menyambut baik rencana tersebut. Ia yakin KemenPUPera dapat meningkatkan penyediaan rumah dan mengurangi angka backlog kebutuhan rumah dengan beberapa syarat. "Kementerian harus dapat memberikan fasilitas kemudahan bagi para stakeholder seperti biaya-biaya izin tidak resmi harus dihilangkan, kemudahan dalam pembuatan sertifikat rumah dan bantuan biaya subsidi dari pemerintah," imbuhnya.
Ia mengestimasi dana yang dibutuhkan KemenPUPera untuk menyediakan 440.000 rumah adalah sebesar Rp 28 trilun. Ia juga mengkritisi kurangnya komunikasi yang dilakukan KemenPUPera dengan para stakeholder. "Selama ini tidak ada komunikasi antara pemerintah dengan para stakeholder, yaitu pengembang dan asosiasi, terkadang kita tidak didengar oleh pemerintah. Demi merealisasikan rencana tersebut, ke depannya Ia berharap KemenPUPera dapat menjalin komunikasi yang lebih baik," tutur Eddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
