kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Pemerintah tetap salurkan subsidi untuk rumah


Senin, 03 November 2014 / 07:37 WIB
Pemerintah tetap salurkan subsidi untuk rumah
ILUSTRASI. Jokowi menegaskan, dukungan pendanaan iklim bagi negara berkembang harus konstruktif.


Reporter: Fahriyadi | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Pemerintahan Jokowi akan menganulir ketentuan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2014 tentang Proporsi Pendanaan Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera. Pasalnya, melalui beleid itu, pemerintahan SBY akan menghentikan pemberian subsidi lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah pada 31 Maret 2015 nanti.

Nah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan akan melanjutkan program FLPP untuk rumah dan rumah susun (rusun). "Kebijakan lama akan kami batalkan karena banyak daerah yang masih bisa membangun rumah karena lahan  masih tersedia, dan rusun hanya cocok untuk wilayah seperti Jakarta dan sekitarnya," ujar Basuki, akhir pekan lalu.

Basuki beralasan, jika FLPP hanya diprioritaskan untuk membangun rusun, maka dapat dipastikan anggaran untuk pembangunan rumah murah bersubsidi ini akan semakin membengkak. Dia mencontohkan rusun yang berisi 100 unit kamar rusun membutuhkan biaya Rp 13 miliar–Rp 15 miliar per menara.

Padahal, di beberapa wilayah, masih ditemukan rumah yang harganya di bawah Rp 100 juta per unit. Basuki menilai slogan penghematan anggaran tak sesuai jika pemerintah menjalankan kebijakan pembangunan perumahan jenis rumah susun.

Lebih jauh, Basuki mengatakan bakal membuat regulasi baru dengan aturan main yang lebih jelas mengenai kriteria wilayah yang bisa menyelenggarakan FLPP khusus untuk rusun dan wilayah yang masih bisa membangun rumah.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Eddy Hussy menyambut baik rencana terbaru pemerintahan baru ini. 

Menurutnya, sejak awal REI menentang jika FLPP untuk rumah akan dihapus karena akan mempersulit masyarakat untuk mendapatkan rumah. "Hitungan kami sebagai pengembang, untuk membangun rusun itu jauh lebih mahal ketimbang membangun rumah," ujarnya.

Meski begitu, Eddy menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi program FLPP pada sejumlah daerah yang areanya sudah sempit dan tak bisa lagi berkembang. "FLPP harus dievaluasi untuk kota seperti Jakarta," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×