Pemerintah Keukeuh Pajaki Lingkungan dan Jamin Tidak Ada Pungutan Lagi

Reporter: Martina Prianti

JAKARTA. Departemen Keuangan keukeuh mempertahankan klausul pajak lingkungan di dalam Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Mardiasmo mengatakan, pemerintah mempertahankan pajak lingkungan sebagai upaya untuk perbaikan lingkungan. "Nantinya harus ada optimalisasi pelayanan terbaik di dalam menjaga lingkungan karena kerusakan lingkungan harus ditekan. Untuk itu, nanti dibicarakan formatnya," ucap Mardiasmo di sela rapat panitia anggaran (Panggar) tentang RAPBN 2009, Rabu (22/10).
 
Mardiasmo memastikan, pemerintah pusat bakal menjamin bila pajak lingkungan resmi dijalankan maka tidak ada lagi penarikan pungutan baik berupa pajak maupun retribusi yang terkait dengan lingkungan.
 
Salah satu pungutan yang bakal tidak lagi dipungut adalah penarikan pajak daerah mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). "Semua aturan di luar pajak lingkungan, akan gugur dengan sendirinya karena RUU ini semacam closed list," sambungnya.
 
Sementara Hariyadi B.Sukamdani Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, dan Kepabeanan mengatakan seharusnya pemerintah tidak memungut pajak lingkungan karena pemerintah menerbitkan legalitas untuk perusakan lingkungan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Pagi Ini, Menkeu Bakal Umumkan Perpu JPSK

Nasional

Asumsi Harga ICP Turun, Penerimaan Pajak Turun Rp 4 Triliun

Nasional

Ditjen Pajak Masih Minta Waktu Lakukan Kajian

Nasional

Maaf, Tidak Ada Insentif Pajak Khusus untuk Infrastruktur

Industri

Dikaji Lagi, Barang Tidak Kena Pajak untuk Komoditi Primer