Reporter: Agus Triyono, Handoyo | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Salah satu yakni bendungan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rabu (23/11) kemarin meneken kontrak pembangunan tiga bendungan baru. Tiga bendungan itu adalah Leuwikeris, Ciawi, dan Cipanas.
Untuk bendungan Leuwikeris di Ciamis, Jawa Barat, pengerjaan paket 1 yang terdiri dari bendungan utama dan fasilitas dikerjakan oleh PT PP dan PT Bahagia Bangunnusa (KSO) dengan nilai pekerjaan Rp 867,07 miliar.
Khusus bendungan Leuwikeris paket 2 yang terdiri dari bangunan pelimpahan, hidromekanikal, dan electrical work akan digarap oleh KSO Waskita Karya dan Adhi Karya senilai Rp 642,33 miliar.
Sementara, paket 3, yakni berupa terowongan pengelak dan access road dilakukan oleh PT Hutama Karya dengan nilai pekerjaan Rp 385,46 miliar.
Bendungan Ciawi, Jawa Barat, paket 1 dilakukan oleh PT Yodya Karya dan KSO PT Indra Karya dan PT Indah Karya dengan nilai kontrak Rp 25,27 miliar. Sedangkan paket dua dikerjakan oleh KSO Abipraya dan Sacna dengan nilai Rp 757,89 miliar. Bagi-bagi ke swasta Sementara untuk Bendungan Cipanas, Sumedang, Jawa Barat, untuk paket 1 digarap oleh PT Wijaya Karya dan PT Jaya Kontraktor dengan nilai Rp 925 miliar.
Sedangkan paket 2 yang dikerjakan Brantas Abipraya dengan nilai proyek Rp 448,24 miliar.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Imam Santoso mengatakan, tiga bendungan ini akan melengkapi tiga proyek bendungan yang telah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan kontraknya oleh pemerintah.
Ketiganya adalah bendungan Ladongi di Sulawesi Tenggara, Sukoharjo di Lampung, dan Kuwil di Sulawesi Utara. Menurut Imam, tahun ini, Kementerian PUPR menargetkan dapat meneken kontrak delapan proyek bendungan baru.
"Untuk dua bendungan, yakni Napunggete serta Sukamahi, akan dilakukan penandatanganan kontrak pada minggu depan," kata Imam, Rabu (23/11).
Imam mengatakan, pembangunan infrastruktur bendungan ini tidak hanya dimonopoli oleh perusahaan BUMN, tetapi juga terbuka kesempatan bagi perusahaan swasta. Skema ini diharapkan bisa mengurangi anggaran pemerintah.
Direktur PT PP Aprindy mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan mandat yang diberikan ini sebaik-baiknya. "Kewajiban kami untuk dapat selesaikan sesuai kontrak yang ada, dengan kualitas yang baik dan waktu yang cepat," kata Aprindy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
