Reporter: Yusuf I Santoso | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah berupaya menyelesaikan proyek pembangunan 65 bendungan. Sebanyak 16 diantaranya merupakan bendungan lanjutan yang belum selesai sejak tahun 2014 dan 49 bendungan baru.
Bendungan Kuningan adalah salah satu dari proyek bendungan lanjutan yang kontraknya telah ditanda tangani pada tahun 2013. Dengan biaya sebesar Rp 727,9 miliar, pembangunannya menunjukkan progres yang baik. Hingga awal Oktober ini progress fisiknya mencapai 26,69% atau masih di atas target sebesar 25%.
Menurut Dwi Ariyani Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Air Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung Jumat proyek tersebut akan rampung pada akhir tahun 2017.
Kuningan dipilih karena letaknya yang berada di daerah pantai utara Jawa (Pantura) di mana selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Nantinya Bendungan Kuningan berfungsi untuk mengairi pertanian, mengingat, selama ini krisis air merupakan masalah besar dalam pertanian.
Rencananya, bendungan ini memiliki volume tampung total sebesar 25,955 juta m3. Air dari Bendungan Kuningan akan menjadi sumber air bagi Daerah Irigasi Cileuweung seluas 1.000 hektar dan Daerah Irigasi Jangkelok seluas 2.000 hektar. Disamping itu memberikan manfaat bagi pengendalian banjir, air baku 300 liter/detik dan energi listrik tenaga air sebesar 535 KWH.
"Dari 3.000 hektar lahan irigasi yang mendapat manfaat dari keberadaan Bendungan Kuningan, 1000 hektarnya berada di Kuningan. 2000 hektar lagi di Brebes, Jawa Tengah, karena bendungan ini letaknya di perbatasan kedua provinsi. Namun begitu, kami tetap mendukung, karena ini program nasional," tulis Bupati Kuningan Acep Purnama dalam keterangan rilisnya, Jumat (7/10).
Indonesia merupakan negara maritim, tetapi kegunaanya belum dimaksimalkan. "Kita memiliki potensi air 3.900 km2 yang belum dioptimalkan pemanfaatannya. Bila ada kejadian too much water (banjir) atau too little water (krisis air) berarti manajemen airnya yang salah. Ini yang kita perbaiki," jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan rilisnya, Jumat (7/10).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
