Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sektor ekonomi masih terus digenjot pemerintah. Pemerintah akan kembali merilis paket kebijakan ekonomi. Saat ini pemerintah tengah mengebut penyelesaian paket kebijakan ekonomi XVI terkait dengan tata niaga ekspor dan impor.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemko Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, paket kebijakan ini akan memberikan sejumlah kemudahan bagi industri berbasis ekspor di Tanah Air. Maka itu, Kemko Perekonomian tengah berkoordinasi dengan sejumlah Kementerian/Lembaga untuk mengkaji penyelesaian hambatan industri ekspor.
"Kami sedang dalami dan bahas industri yang berorientasi ekspor yang segera diprioritaskan. Pada tingkat teknis sudah dibahas beberapa kali dan sedang dimatangkan," kata Elen kepada Kontan.co.id, Minggu (25/2).
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan, dalam paket kebijakan ekonomi ini, industri berbasis ekpor eksisting atau perusahaan baru yang akan berinvestasi akan diberikan insentif tax allowance dan tax holiday.
Syaratnya, industri harus bisa menyerap tenaga kerja dengan jumlah banyak, akan berinvestasi dengan jumlah yang besar, produk yang dihasilkan berorientasi ekspor, atau menggunakan inovasi dengan teknologi baru yang akan memberikan nilai tambah di kemudian hari. "Insentif ini kami berikan kepada para investor agar tertarik berinvestasi di Indonesia," ujar Iskandar.
Tapi meski tengah dikebut untuk dikaji, Elen mengimbuhkan, pemerintah belum bisa memberikan kepastian paket kebijakan ini akan diterbitkan. "Karena masih didiskusikan," imbuh Elen.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, untuk menggenjot indusri berbasis ekspor pemerintah semestinya membenahi beberapa hal dulu. Pertama, pemerintah harus memberikan kejelasan terkait dengan penerima insentif pajak.
Lantaran menurut Bhima, pelaku usaha masih ragu menggunakan insentif ini. "Tax holiday dan tax allowance harus dipermudah lagi dari yang diberikan saat ini," ujar Bhima.
Kedua, pemerintah harus memperhatikan ketersediaan bahan baku di Tanah Air. Dengan tren rupiah yang tengah melemah, industri ekpor Indonesia yang mengimpor bahan baku akan semakin tertekan. "Daya saing industri Indonesia bisa kurang kompeten karena bahan bakunya mahal," ujar Bhima.
Ketiga, Bhima meminta pemerintah untuk optimalisasi kawasan perdagangan bebas (free trade zone) Batam, pasalnya pulau dengan pengembangan industri ekpor ini masih harus membenahi regulasi atas tumpang tindihnya perizinan. Keempat, dia bilang pemerintah juga harus mengembangkan UMKM untuk mendukung industri berbasis ekspor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
