Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai akhir Februari 2023 mengalami peningkatan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, negara telah mengantongi PNBP sebesar Rp 86,4 triliun pada Februari 2023, atau tumbuh 86,6% dari periode yang sama tahun lalu. Ini setara 19,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Dari total realisasi PNBP tersebut, terdiri dari, pertama, PNBP sumber daya alam (SDA) migas yang tercatat Rp 18,6 triliun atau tumbuh 19,5% dari penerimaan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 15,5 triliun. Peningkatan ini ditopang oleh kenaikan kurs meskipun harga minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami penurunan.
Baca Juga: Utang Pemerintah Melonjak 101,1% Tapi APBN Surplus, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Kedua, PNBP SDA nonmigas tercatat Rp 29,6 triliun atau lebih tinggi dari penerimaan pada periode sama tahun 2022 yang sebesar Rp 8,0 triliun atau setara 45,6% dari APBN 2023. Ini naik 269,3% terutama didorong oleh peningkatan harga batubara acuan (HBA) dan berlakunya PP 26/2022.
Ketiga, komponen kekayaan negara dipisahkan (KND) membukukan pendapatan sebesar Rp 4,6 triliun atau setara 9,4% dari APBN. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya dividen interim dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"BUMN pada Februari tahun ini sudah ada yang menyerahkan dividen interim sebesar Rp 4,6 triliun, ini dari Bank Himbara. Tahun lalu pada bulan ini (Februari) masih belum ada yang menyerahkan dividen. Nanti kita menjelang April pasti akan mendapatkan penerimaan yang makin tinggi dari BUMN-BUMN yang profitable," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (14/3).
Baca Juga: Sri Mulyani Mengatakan APBN Surplus Rp 131,8 Triliun per Februari 2023
Keempat, pendapatan PNBP lainnya tercatat Rp 27,7 triliun atau setara 24,5% dari APBN. Realisasi ini juga meningkat jika dibandingkan tahun lalu di periode yang sama sebesar Rp 18,6 triliun. Utamanya disebabkan oleh peningkatan pendapatan penjualan hasil tambang, serta layanan pada kementerian/lembaga (K/L).
Terakhir, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) tercatat Rp 6,0 triliun atau setara 7,2% dari APBN. Peningkatan ini dipengaruhi pendapatan jasa pelayanan pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan rumah sakit BLU.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
