Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Harga komoditas crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit yang drop menyebabkan penerimaan negara dari pos bea keluar drop. Kementerian Keuangan (Kemkeu) sebagai otoritas terkait mengambil tindakan untuk mengkaji ulang batas referensi harga CPO yang dikenakan tarif bea keluar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Suahasil Nazara mengatakan otoritas BKF mempunyai wacana untuk mereview ulang aturan bea keluar CPO. Setidaknya ada dua alasan utama mengapa Kemkeu ingin melakukan hal tersebut.
Pertama, penerimaan bea keluar dari CPO tidak ada lagi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.011/2012 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, harga referensi CPO yang dikenakan tarif bea keluar adalah lebih dari US$ 750 per ton. Apabila harga di bawah US$ 750 maka tidak dikenakan bea keluar.
Dengan kondisi ekonomi global yang lesu sekarang ini, harga CPO terus berada di bawah US$ 750. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 93/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar, ditetapkan HPE CPO pada Januari 2015 adalah US$ 625 per metrik ton, turun dari bulan sebelumnya US$ 662 per metrik ton.
Alhasil, tidak ada penerimaan negara yang masuk. "Padahal sebenarnya kita ada target (penerimaan) bea keluar," ujar Suahasil akhir pekan lalu.
Kedua, bahan baku dalam negeri. Menurutnya, tidak hanya soal penerimaan yang dipikirkan Kemkeu tapi juga perihal industri dalam negeri. Selama ini diakuinya CPO dalam negeri terus diekspor sehingga hilirisasi industri untuk bahan baku dalam negeri sendiri minim.
Harapannya, dengan ada penurunan harga referensi yang dikenakan tarif bea keluar maka pengusaha bisa menjual CPO dan produk turunannya di pasar dalam negeri. Mengenai berapa kajian harga referensi yang cocok untuk perkembangan CPO sekarang ini, Suahasil belum dapat menjelaskan lebih lanjut.
Sebagai informasi, target penerimaan bea keluar adalah Rp 12,05 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Realisasi penerimaan bea keluar hingga 28 Februari hanya Rp 544,75 miliar, kurang Rp 1,46 triliun dari target yang seharusnya Rp 2,01 triliun selama dua bulan pertama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
