kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45729,74   -6,98   -0.95%
  • EMAS963.000 3,44%
  • RD.SAHAM -0.69%
  • RD.CAMPURAN -0.34%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Pemerintah kaji asuransi khusus bagi pengangguran


Selasa, 01 November 2016 / 15:19 WIB
Pemerintah kaji asuransi khusus bagi pengangguran

Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Selain mendorong lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat, pemerintah juga berharap bisa memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, salah satu bentuk perlindungan harus diberikan dari risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).


Sebab, jika seorang pekerja terkena PHK, pendapatan mereka akan terganggu. Apalagi, jika ia kemudian sulit mendapatkan pekerjaan kembali dalam waktu tertentu.

Salah satu jalan keluar untuk masalah ini menurut Bambang adalah dengan membuat skema asuransi khusus untuk korban PHK. Atau bisa juga asuransi untuk pengangguran, yang tidak memiliki pekerjaan. Ide ini masih sebatas rencana yang akan diajukan oleh Bappenas. "Kita akan membuat skemanya," kata Bambang di Jakarta, Senin (11/1).

Bambang menjelaskan, dengan adanya asuransi bagi penganggur ini, mereka yang terkena PHK tidak perlu menggunakan dana jaminan hari tua (JHT) untuk menutupi kebutuhan selama belum mendapatkan pekerjaan.

Pemerintah memang tengah berusaha untuk mengejar target penambahan jumlah tenaga kerja 2 juta orang per tahun, hingga tahun 2019. Selain menyusun perlindungan khusus bagi pekerja, pemerintah juga tengah mencari solusi untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Salah satunya dengan mendorong dari sisi penawaran dan permintaan. Untuk mendorong sisi penawaran adalah dengan mengalokasikan dana untuk pengembangan keahlian. Tujuannya supaya keahlian tenaga kerja Indonesia meningkat. Dengan begitu, gap antara kebutuhan Industri dengan ketersediaan tenaga ahli akan menyempit.

Namun, untuk membuat suatu program pengembangan keahlian ini, pemerintah juga mendorong peran dari dunia usaha. Di antaranya, pemerintah siap memberikan insentif pajak jika perusahaan mengeluarkan dana untuk melakukan pelatihan. Dana yang digunakan untuk pelatihan itu akan menjadi pengurang pajak.




TERBARU

Close [X]
×