kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.280   0,00   0,00%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

Pemerintah janjikan RUU Pengadaan Lahan rampung Juli


Selasa, 19 April 2011 / 21:13 WIB
Pemerintah janjikan RUU Pengadaan Lahan rampung Juli
ILUSTRASI. Jelang tengah hari, ini kurs rupiah-dollar Singapura di BNI, Selasa 7 Juli 2020. KONTAN/Cheppy A. Muchlis


Reporter: Hans Henricus | Editor: Dupla Kartini

BOGOR. Pemerintah menjamin masalah lahan tidak akan mengganjal pembangunan enam koridor ekonomi. Sebab, rancangan undang-undang (RUU)
pengadaan lahan untuk kepentingan umum bakal kelar pertengahan tahun ini.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, RUU itu akan rampung menjadi undang-undang pada Juli mendatang. "Seluruh fraksi di DPR menyatakan penting untuk segera diselesaikan," ujar Hatta usai pertemuan pemerintah dan dunia usaha di Istana Bogor, Selasa (19/4).

Adapun RUU pengadaan lahan merupakan salah regulasi utama dalam percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia melalui enam koridor. Hatta
mengatakan, agar proses investasi di enam koridor itu berjalan lancar, maka pemerintah menyelesaikan maupun merevisi berbagai regulasi, dari
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah.

Lanjut Hatta, unit kerja Presiden untuk pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4) terlibat dalam memonitor penyelesaian regulasi itu.
"UKP4 memonitor terus progress regulasi-regulasi ini," imbuhnya.

Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah pengadaan tanah untuk
pembangunan infrastruktur. Sehingga proyek-proyek dalam koridor ekonomi tidak terhambat.

Menurutnya, pengadaan tanah adalah persoalan utama dalam pembangunan infrastruktur. Dia juga berharap komitmen menyelesaikan RUU pengadaan lahan itu pada bulan Juli nanti. "Jangan ada persoalan tanah untuk infrastruktur yang bertele-tele dan berputar-putar," kata Sofjan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×