Reporter: Herlina KD | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Pemerintah masih menggodok berbagai opsi untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Rencananya, pemerintah akan segera mengeluarkan opsi pengendalian dalam waktu dekat. Yang jelas, dengan pengendalian subsidi BBM ini, pemerintah berharap defisit anggaran tetap bisa dijaga di bawah 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah belum mengambil keputusan final terkait opsi pengendalian BBM bersubsidi. Tapi, "(Apapun keputusannya) Bisa menjaga defisit anggaran di bawah 2,5% dari PDB," ujarnya Jumat (12/4).
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) BKF Rofyanto Kurniawan menambahkan, target defisit anggaran dalam APBN 2013 yang ditetapkan sebesar 1,65% dari PDB kemungkinan akan terlampaui. Hanya saja, ia belum mau membeberkan berapa pembengkakan defisit anggaran.
Menurutnya, besaran defisit anggaran akan sangat tergantung pada kebijakan subsidi BBM yang akan diputuskan pemerintah dalam waktu dekat.
Konsumsi BBM bersubsidi tahun ini memang sulit untuk ditekan di bawah 46 juta kilo liter. Namun, dengan kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, setidaknya pemerintah bisa menekan pembengkakan konsumsi BBM bersubsidi menjadi sekitar 46 juta kilo liter - 48 juta kilo liter.
Hanya saja, menurut Rofyanto, jika hanya mengandalkan pengendalian dengan menggunakan teknologi informasi, hasilnya tidak akan signifikan mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi, setidaknya untuk tahun ini. Sebab, sistem ini adalah metode baru sehingga perlu waktu untuk sosialiasi dan pengenalan teknologi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
