Reporter: Herlina KD | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Program pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan dilakukan pada semester I tahun ini. Sebab, jika pembatasan baru dilakukan setelah lewat semester I, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebar.
Kalau defisit APBN terlanjur membengkak, pemerintah tidak punya pilihan kecuali memotong anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L), baik belanja barang, belanja sosial ataupun belanja modal.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menuturkan, pengendalian konsumsi BBM akan dilakukan secara konkrit, salah satunya dengan melarang kendaraan pribadi mengkonsumsi BBM bersubsidi di kota-kota besar.
Hanya saja, pengendalian konsumsi BBM bersubsidi harus dilakukan di semester I. Sebab, jika lewat dari semester I, maka program pengendalian tidak akan berdampak signifikan untuk mengurangi konsumsi BBM.
Menurut Agus, konsumsi BBM bersubsidi yang melebihi kuota akan membebani APBN dan penurunan penerimaan negara. Padahal, sekalipun pembatasan BBM dilakukan, pemerintah tak akan bisa menjaga defisit anggaran sesuai target APBN 2013 sebesar 1,65% dari PDB. Agus bilang, defisit anggaran masih akan ada di atas kisaran 2%.
Sehingga, jika penghematan konsumsi BBM bersubsidi dan optimalisasi penerimaan negara tak bisa dilakukan, "Kita harus melakukan pemotongan anggaran belanja K/L. Artinya pemotongan belanja barang, belanja sosial ataupun belanja modal," jelas Agus Kamis (21/3).
Agus menekankan, pos belanja yag akan dipotong adalah belanja barang, belanja sosial dan belanja modal. Hanya saja, Agus masih enggan membeberkan berapa besar anggaran K/L yang akan dipangkas.
Pemotongan belanja modal tentu saja akan berdampak pada kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hanya saja, Agus bilang pemerintah ingin menjaga kesehatan fiskalnya. "Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan hanya bisa dicapai kalau fiskal dikelola dengan sehat," katanya.
Langkah pemerintah untuk memangkas anggaran K/L untuk menambal defisit anggaran juga mempertimbangkan kinerja beberapa K/L yang dalam sejarahnya tidak bisa menyerap anggaran lebih dari 90%. Di luar itu, Agus bilang pemerintah juga memiliki beberapa anggaran cadangan yang bisa direalokasi untuk menambal defisit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
